Angkasa Pura 2

Perpanjang PSBB Jakarta, Ojol Minta Pemerintah Tekan Aplikator Perhatikan Kesejahteraan

KoridorSelasa, 28 April 2020
images (1)

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Mei 2020, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, membuat penghasilan pengemudi ojek online (ojol) semakin terjun bebas.

Menanggapi kondisi ini, Igun Wicaksono, Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, mengatakan tidak kaget dengan adanya keputusan tersebut. Bahkan menurutnya hal tersebut sudah diperkirakan sejak awal.

“Untuk PSBB diperpanjang, saya bersama teman-teman ojol sebenarnya sudah membaca tidak mungkin hanya 14 hari, makanya dari awal kami sudah keras meminta dan memohon agar diberikan solusi bisa membawa penumpang. Tapi ternyata Pemprov berpihak pada aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” ucap Igun kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

Secara kondisi, Igun menjelaskan rekan-rekan ojol sudah cukup parah terkena imbas PSBB. Bahkan adanya bantuan pun tidak menjamin bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi ojol yang benar-benar mengantungkan penghasilannya dari membawa konsumen.

Namun demikian, Igun mengaku bila komunitasnya secara kondisi sudah cukup mengerti akan akan kondisinya seperti apa. Bahkan saat ini ojol sendiri fokus bukan lagi menuntut pada pemerintah, melainkan dari pihak aplikator selaku mitra kerjanya.

“Semua sektor kini merasakan hal yang sama, yang besar-besar saja sudah terasa, apalagi kami yang di lapangan. Tapi pada intinya kami sekarang fokus ke aplikator, bagaimana penanganannya terhadap kami ini selaku mitra mereka,” ujar Igun.

“Intinya mereka (aplikator) selama ini bisa meraup keuntungan sangat besar dari kami, harusnya dalam situasi dan kondisi seperti ini, yang mana mitranya sedang tertekan kesulitan, ojol ini jadi beban dari mereka,” kata dia.

Igun meminta pemerintah untuk bisa menekan pihak aplikator ojol agar bisa memperhatikan kesejahteraan dari mitranya di tengah pandemi corona.

Meski sudah ada beberapa gerakan formal, namun menurut Igun dan rekan-rekannya hal tersebut seperti hanya sebuah syarat saja, bahkan secara manfaat memang belum ada.

“Bantuan berupa voucher elektrik Rp 100.000 memang ada beberapa yang sudah dapat, tapi bila melihat dari segi kebutuhan itu apakah cukup. Kami sekarang hanya meminta pemerintah untuk menekan aplikator agar bisa memberikan tanggung jawabnya kepada kami yang sudah berdarah-darah di lapangan,” kata Igun. (dan/kompas)