Angkasa Pura 2

Video Jokowi Marah ke Menteri, Istana: Bagus untuk Diketahui Publik

Ekonomi & Bisnis FigurMinggu, 28 Juni 2020
5282020221229

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin mengatakan video Presiden Joko Widodo marah dalam sidang kabinet paripurna dirilis agar diketahui publik secara luas. Mulanya, Sidang Kabinet Paripurna itu dihelat tertutup.

Presiden Jokowi marah dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Akan tetapi, akun Youtube Sekretariat Presiden baru mengunggah videonya pada hari ini, Minggu (28/6).

“Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru di-publish hari ini,” kata Bey mengutip Antara, Minggu (28/6).

Bey mengaku berulang kali melihat video berdurasi 10 menit itu sebelum meminta untuk dirilis agar bisa dilihat oleh masyarakat. Ada berbagai pertimbangan sebelum diputuskan untuk dirilis ke publik.

“Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang,” kata Bey.

Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak optimal menanggulangi krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19). Nada bicaranya berulang kali meninggi.
e363e09e-cbaa-4916-89ed-86d97cf74581_169
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Bey Machmudin mengatakan, permainan Pokemon Go dilarang dimainkan di Kompleks Istana Kepresidenan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet bekerja biasa-biasa saja.

“Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan,” kata Jokowi.

Presiden meminta seluruh jajaran kementerian mengoptimalkan belanja anggaran demi membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

Jokowi lantas menyinggung Kementerian Kesehatan selama wabah virus corona di Indonesia, seraya mengatakan belanja anggaran di kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu masih rendah.

“Misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun itu baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua,” kata Jokowi melalui tayangan video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta anggaran kesehatan itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran, sehingga bisa memicu perekonomian.

“Pembayaran tunjangan dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan 75 triliun seperti ini,” ucap dia

Selain bidang kesehatan, ia juga menyinggung terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

“Bansos yang ditunggu untuk masyarakat segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan, harusnya 100 persen,” kata dia.

Sementara di bidang ekonomi, Jokowi juga meminta agar stimulus ekonomi bisa segera disalurkan ke usaha-usaha kecil dan menengah.

“Mereka nunggu semua, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Usaha gede, perbankan, semuanya berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri terutama padat karya, beri priorotas kepada mereka supaya enggak ada PHK,” kata dia

Ia mengatakan, di tengah krisis karena pandemi, kebijakan yang diambil para menteri harus keluar dari kebijakan standar. Bahkan, jika ada hambatan, Jokowi meminta para menteri untuk tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri.

“Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup,” kata dia.

Dia lalu menegaskan bisa saja melakukan tindakan yang tidak biasa. Misalnya dengan membubarkan suatu lembaga negara mau pun mengganti menteri atau reshuffle kabinet.

Jokowi mengatakan itu bisa dia lakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia siap mempertaruhkan reputasi politiknya.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau suasana ini bapak ibu tidak merasakan itu, sudah artinya tindakan2 yang keras akan saya lakukan,” kata Jokowi.

(Antara).