Angkasa Pura 2

Susul Selat Sunda, Apel Kesiapan TSS juga Digelar di Selat Lombok

DermagaSenin, 29 Juni 2020
IMG-20200629-WA0049

IMG-20200629-WA0053

SURABAYA (BeritaTrans.com) – Susul pelaksanaan di Selat Sunda, guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terpadu dalam rangka mendukung penerapan implementasi Traffic Separation Scheme (TSS) Kementerian Perhubungan bersama instansi maritim laksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Patroli dan Penegakan Hukum jelang Pemberlakuan TSS di Selat Lombok dan Pelepasan/Merplug Kapal Negara berserta personel di Selat Lombok.

TSS Selat Sunda dan Selat Lombok terletak di jalur lintas kapal yang dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI I dan ALKI II dengan lalu lintas yang sangat padat dan ramai di wilayah tersebut.

Sedangkan untuk Selat Lombok merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi karena keberadaan wisata di sekitarnya.

Di sekitar perairan Selat Lombok terdapat Taman Wisata perairan Gili Matra dan Kawasan Konservasi Sumber Daya Laut Nusa Penida.

“Untuk memastikan pelaksanaan implementasi TSS khususnya di Selat Lombok dapat berjalan dengan baik, kami telah melakukan persiapan dari aspek Penegakan Hukum dengan menyiapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Patroli dan Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Berlalu Lintas di TSS Selat Lombok,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dibacakan oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak M. Dahri selaku Inspektur Apel di Dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (29/6/2020).

Dengan menurunkan Kapal Patroli KPLP beserta personelnya, untuk melakukan pengawasan juga pengamanan selat tersebut.

”Dengan penetapan TSS tersebut, maka keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok dapat terjaga dengan baik, dan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, serta mengangkat citra Indonesia di dunia internasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia,” urainya.

Keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan Indonesia khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di IMO yang telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia.

Selain itu, Kemenhub telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.

“Kami juga telah melakukan sejumlah persiapan dari aspek Kenavigasian menuju pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, meliputi kesiapan Sarana dan Prasarana Vessel Traffic Service (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, serta penyiapan Navigation Guideline,” kata M Dahri.

Usai pelaksanaan apel gelar pasukan, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Tanjung Perak, Mulyadi, yang juga turut hadir dalam acara tersebut juga mengerahkan dua Kapal Negara, yakni KN. Chundamani P-116 dan KN. Grantin P-211 beserta personelnya, untuk melaksanakan tugas pengamanan dan penegakkan hukum di laut dalam rangka implementasi TSS di Selat Lombok dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. (omy)