Angkasa Pura 2

Kadin DKI: DO Online harus didukung Operasional Pelayaran & Depo 24/7

DermagaRabu, 1 Juli 2020
20190520_141301-300x300_copy_800x600

JAKARTA (BeritaTrans.com)– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menilai Perusahaan Pelayaran asing/ agennya serta Depo peti kemas kosong harus beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7) untuk mendukung pelaksanaan Permenhub No PM /42/2020 tentang DO Online.

Selain itu Pemerintah/ Kemenhub juga harus bersikap tegas terhadap pelayaran asing/agen yang beroperasi di Indonesia. Mereka harus mematuhi semua peraturan di Indonesia terkait dengan aktivitas mereka.

Demikian tegaskan Wakil Ketum Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan Kadin Provinsi DKI Jakarta, Widijanto, menanggapi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No:42 tahun 2020 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, kemarin.

“DO Online bisa berjalan optimal sesuai harapan jika Kantor Pelayaran dan Depo kontainer kosong sudah beroperasi 24/7 serta dikawal dengan sikap tegas pemerintah terhadap pelayaran asing yang tidak mau patuh terhadap ketentuan di Indonesia ,” ujar Widijanto.

Widijanto mengatakan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merupakan instansi tehnis yang berwenang mengatur jam operasional kantor pelayaran asing/agen maupun depo empty.

“Kantor pelayaran asing melalui agennya di Indonesia harus tunduk pada regulasi Kemenhub yang berlaku di dalam negeri untuk beroperasi 24/7. Begitupun dengan operasional depo empty yang perizinannya melibatkan Memendag juga mesti melaksanakan 24/7.

Dia mengatakan, jika kantor pelayaran dan fasilitas depo empty belum menerapkan 24/7 maka beleid DO Online yang diterbitkan Kemenhub itu akan sia-sia lantaran tidak bisa maksimal diterapkan dilapangan.

Widijanto mengatakan pelayaran perlu operasi 24/7 terkait dengan DO. Misalnya pada Jumat malam barang belum keluar tiba tiba DO mati. “Bagaimana mau memperpanjang karena besok (Sabtu sampai Minggu) kantor pelayaran/agen tutup. Saat buka Senin pemilik barang sudah terkena biaya pemumpukan dengan tarif progresif.

Sementara operasional Depo perlu 24/7 terkait dengan denda keterlambatan pengembalian kontainer (demurrage), tegasnya.

PM No 42/2020 yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi 15 Juni 2020 merupakan aturan perubahan atas PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan.

PM 42/2020 mempertegas bahwa pelaksanaan layanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan Indonesia National Single Window (INWS), Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

Kadin DKI Jakarta minta Kemenhub melalui Kantor Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok untuk mengawasi implementasi PM 42/2020 itu dengan memastikan seluruh kantor pelayaran dan depo empty wajib beroperasi 24/7.

“Buat apa banyak keluarkan aturan kalau gak ditaati. Padahal masalah 24/7 sebenarnya bisa diatasi oleh pelayaran dan depo dengan menyiapkan petugas piket yang profesional sesuai dengan kebutuhan ” ujarnya.

Selain itu, Widijanto mengingatkan ketegasan pemerintah terhadap pelayaran asing sangat penting. Karena pengalaman selama ini banyak di antara pelayaran asing/ agen tidak mau mematuhi aturan di Indonesia.

Contohnya, terkait dengan kebijakan pemerintah menghapus uang jaminan kontainer impor. Walau pun dipatuhi oleh sebagian pelayaran asing, tapi diam diam mereka membuat tagihan pos baru dengan nama pungutan aneh aneh dan tak ada layanannya.

Pungutan itu disebut Widijanto tidak jelas dasarnya karena waktu mereka masih menarik uang jaminan kontainer, pungutan dengan nama aneh-aneh tersebut tidak ada. Tapi setelah pungutan uang jaminan kontainer dihentikan muncul pungutan baru yang ditagihkan kepada pengguna jasa/pemilik barang.

Misalnya biaya container service charges, container management fee, container maintenance charge, cargo value serenity, general administrative fee dan import documentation dan macam macam lagi namanya tergantung pelayarannya.
(wilam)