Angkasa Pura 2

Hampir Genap Setahun, Status Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak di Kerawang Akhirnya Resmi Ditutup Kemenhub

DermagaSelasa, 7 Juli 2020
IMG-20200707-WA0056

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi menutup status Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak pada Anjungan Lepas Pantai YYA-1 Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

Penutupan tersebut dilaksanakan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan dihadiri pula perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, GM PT PHE ONWJ, Kantor Distrik Navigasi Tanjung Priok, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok, KSOP Kepulauan Seribu, KSOP Marunda, serta perwakilan dari Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut.

Direktur KPLP Ahmad menyebutkan, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut bekerjasama dengan PT Pertamina serta instansi terkait telah bergerak cepat dan melakukan upaya penanggulangan musibah kebocoran minyak dan gas di sekitar Anjungan Lepas Pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi 12 Juli 2019 di Pantai Utama Jawa Karawang, Jawa Barat.

“Berdasarkan laporan pelaksanaan penanggulangan tumpahan minyak dari PT PHE ONWJ dan dari survei lokasi yang kita lakukan, sudah tidak ditemukan lagi tumpahan minyak di perairan sekitar Anjungan YYA-1. Oleh karena itulah status daruratnya dapat kita tutup,” jelas Ahmad di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Sejatinya kata dia, penutupan status darurat ini sudah dapat dilakukan sejak Maret 2020, namun dampak Pandemi Covid-19 yang melanda, maka penutupan status darurat baru dapat dilaksanakan Juli ini.

Terkait kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak yakni masyarakat di daerah Karawang, Bekasi dan Kepulauan Seribu telah dilaksanakan oleh pihak PHE ONWJ.

“Saat ini, PHE ONWJ tengah melanjutkan penetapan perhitungan final besaran kompensasi yang rencananya akan mulai dibayarkan kepada seluruh warga yang terdampak pada Juli/Agustus 2020,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, walaupun status darurat telah ditutup, namun pihak PHE ONWJ akan tetap bertanggungjawab melaksanakan proses pemulihan lingkungan hidup di bawah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“PHE ONWJ telah menyusun Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) yang dibagi ke dalam sembilan tahapan. Lima di antaranya telah disetujui oleh Kementerian LHK. Sedangkan empat tahapan berikutnya sedang menunggu persetujuan dan rencananya akan dieksekusi mulai bulan Agustus mendatang,” tutur Ahmad.

PHW ONWJ beserta seluruh pihak terkait, termasuk Kemenhub akan berupaya menyempurnakan Oil Spill Contingency Plan (OSCP) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah tumpahan minyak di masa mendatang.

Penanggulangan musibah tumpahan minyak, menurut Ahmad, merupakan proses yang memerlukan sinergi dan kerja sama yang baik semua pihak terkait.

Untuk itu, perlu dirancang rencana penanggulangan yang baik dibarengi dengan latihan-latihan rutin penanggulangan tumpahan minyak.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat KPLP beserta UPT terkait, memiliki kegiatan rutin latihan bersama penanggulangan musibah pencemaran tumpahan minyak di laut, yaitu Marine Pollution Exercise (Marpolex), ataupun dikemas dalam Simulasi Latihan Penanggulangan Musibah di Laut (Silamusdila) dengan melibatkan beberapa kapal milik berbagai unsur instansi pemerintah dan stakeholder terkait.

“Kegiatan Marpolex ini dilaksanakan bukan hanya untuk menguji personel dan peralatan, melainkan juga untuk menguji prosedur, alur komando, komunikasi, dan organisasi operasi penanggulangan tumpahan minyak dan pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR),” ujar Ahmad.

Pelaksanaan latihan Marpolex, lanjutnya, selalu dilaksanakan diawali pada setiap level, mulai dari daerah, nasional hingga tingkat internasional.

“Untuk itu, saya mengundang seluruh pihak terkait untuk mengikuti Marpolex tingkat Nasional, yang rencananya akan diselenggarakan di Balikpapan, Agustus 2020. Selain itu, saya juga berharap semua pihak dapat membantu menyukseskan Latihan Marpolex tingkat Internasional yang rencananya akan diadakan di Indonesia pada tahun 2021 atau mundur pada tahun 2022 mendatang,” tutup Ahmad. (omy)