Angkasa Pura 2

BPSDMP Bangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

SDMSelasa, 14 Juli 2020
IMG-20200714-WA0031

IMG-20200714-WA0032

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan.

Sebagai langkah awal, BPSDMP menyelenggarakan Webinar bertajuk Benchmarking Poltekpel Malahayati dalam rangka “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020”.

Webinar ini dibuka Kepala BPSDMP Sugihardjo, melalui sambungan Zoom online di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jece Julita Piris.

Sugihardjo menyampaikan, saat ini dari 27 sekolah, yang ada di lingkungan BPSDMP baru dua memeroleh predikat WBK pada penilaian tahun lalu yaitu Poltekpel Surabaya dan Poltekpel Malahayati.

“Tahun ini kita mengusulkan sembilan UPT untuk menuju WBK sementara yang sudah WBK diharapkan bisa naik ke WBBM,” ujarnya.

Pencanangan ini merupakan bentuk nyata BPSDMP mewujudkan Lembaga pendidikan yang mendukung gerakan Indonesia Maju bebas korupsi.

Lebih lanjut, Sugihardjo menyampaikan pesan Menteri Perhubungan, bahwa penilaian WBK dan WBBM bukan sekadar lomba, akan tetapi bagaimana perubahan budaya kerja dan proses kerja menuju lebih baik, serta semangat untuk melayani.

Selain itu, sebagai motivasi menuju WBK dan WBBM, dalam Ketentuan Menpan RB, Unit Kerja yang memiliki predikat WBK grade-nya disetarakan satu tingkat lebih tinggi dari yang belum WBK.

Jadi di unit kerja WBK walaupun grade-nya posisi 12 namun Tunjangnya setara grade 13, lalu apabila WBBM disetarakan dua tingkat lebih tinggi dari yang belum WBK.

“Ini merupakan reward dari negara terhadap unit kerja yang bebas dari Korupsi dan menjadi Birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Sugihardjo.

Meski saat ini reward tersebut masih belum sepenuhnya bisa diterapkan, dia berharap jajarannya tetap bersemangat dan tetap berkomitmen dalam melayani masyarakat dan bekerja dengan bersih.

“Meskipun hal tersebut, dari sisi administrasi belum terwujud, saya berharap kita tidak patah semangat, yang lebih utama adalah kita harus semangat untuk melakukan perubahan budaya kerja, semangat kita sebagai birokrasi bukan sebagai orang yang dilayani atau berkuasa tetapi sebagai abdi negara yang melayani,” imbuhnya.

Dia berpesan, agar jajarannya terus bekerja dengan tulus dan ikhlas, dan menjauhi perilaku yang menuju pada tindakan Korupsi sesuai dengan semagat WBK dan WBM.

“Sebagai orang yang beragama tentu kita tahu, kalau kita melakukan pekerjaan bebas dari Korupsi, berarti kita terhindar dari dosa, kalau levelnya naik menjadi bersih dan melayani, bahwa pelayanan yang kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, sudah naik lagi bukan hanya terhindar dari dosa tapi mendapatkan pahala, ini juga penting untuk kita punya tujuan jangka panjang, termasuk untuk kehidupan sesudah nanti, sehingga menjadi motivasi dimana kita bertugas, selalu memberikan yang terbaik untuk kepentingan organisasi, untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha,” pesan Sugihardhjo.

Capt. Hermanta mengungkapkan, dalam menuju WBK dan WBBM ada empat komponen besar yang harus dipenuhi oleh UPT, yaitu pertama perubahan Mindset dan Culture, kedua yaitu Inovasi, ketiga proses mekanisme, dan yang keempat adalah pengawasan.

“Terpenting, adalah bahwa WBK dan WBBM bukan hanya melekat pada organisasi tetapi juga harus melekat pada individu yang ada di dalamnya yakni tugas pelayanan, integritas, dan akuntabilitas yang merupakan tugas pokok kita sebagai ASN,” ungkap Capt. Hermanta. (omy)