Angkasa Pura 2

Widijanto : Permenkeu No 45/PMK.04/2020 Perlu Diperjelas

DermagaSelasa, 14 Juli 2020
20190219_133330-750x375_copy_800x600

JAKARTA(BeritaTrans.com)-Kebijakan pemerintah memberikan relaksasi tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) atau invoice declaration selama pandemi Covid 19 seperti diatur dalam Permenkeu No 45/ PMK.04/ 2020 pada prinsipnya patut kita dukung.

“Namun ada beberapa pasal yang perlu diperjelas oleh Ditjen Bea dan Cukai karena belum bisa dipahami secara clear oleh dunia usaha, khusuanya Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK),” kata Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Widijanto , Selasa (14/7/2020).

Permenkeu No 45/PMK. 04/2020 mengatur tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional (Tarif Preferensi) Selama Pandemi Covid-19.

Widijanto mengatakan dalam PMK 45 tidak disebutkan adanya surat perjanjian importir dalam dokumen pendukung. “Kita khawatir jika terjadi masalah seperti ada dokumen tidak benar akan menjdi tanggungjawab Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan ( PPJK ) sebagai wakil importir.

Padahal dalam Surat Edaran Dirjen Bea Cukai No SE.07/BC/2020 soal surat perjanjian importir tentang kebenaran dokumen menjadi salah satu persyaratan, ujar Widijanto.

Widijanto mengatakan adanya relaksasi pada penyerahan SKA selama pandemi Covid 19 pasti didukung karena situasinya tudak normal sehingga diberi waktu paling cepat 90 hari dan paling lambat 1 tahun

“Kita memahami Permenkeu tersebut memberi waktu bagi pengurusan dokumen yang terganggu atau mengalami kendala sebagai dampak dari pandemi” ujarnya.

Namun dalam praktiknya, banyak dokumen impor yang sudah lengkap dan sudah mengantongi Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) saat mau menyerahkan SKA dan dokumen pendukung tidak dilayani kantor Bea Cukai dengan alasan harus menunggu 90 hari lagi.

Padahal, kata Widijanto, seharusnya jika seluruh dokumen importasi telah lengkap tidak perlu merujuk PMK 45/2020. Sebab beleid itu hanya untuk mengatur pelayanan importasi mengalami kendala dampak dari Covid-19.

“Kita minta jangan semuanya diwajibkan menyerahkan SKA setelah 90 hari. Kalau semua dokumen sudah lengkap masa harus menunggu 90 hari. Ini membebani dunia usaha dari sisi waktu,” paparnya.

Widijanto yang juga pengusaha PPJK mengusulkan agar Ditjen Bea dan Cukai segera menerbitkan semacam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari PMK 45/2020 tersebut supaya tidak membingungkan kalangan dunia usaha,

Juklak itu menitikberatkan, bahwa terhadap importir yang dokumennya lengkap harus dilayani seperti biasa tidak perlu menunggu 90 hari supaya selaras dengan program pemerintah untuk mendorong percepatan serta kelancaran arus barang dan logistik.

“Sedangkan terhadap dokumen yang belum lengkap silahkan mengacu ke PMK tersebut. “Kalau sudah lengkap buat apa kami menyimpan dokumen itu 90 hari baru diserahkan. Bagaimana kalau dokumen SKA itu hilang karena terlalu lama di pegang PPJK ?,” ucapnya.

Widijanto juga mengatakan, PMK 45/2020 masih membingungkan dunia usaha lantaran ada beberapa pasal dalam beleid itu yang bertentangan sehingga sulit di mengerti.

Dia menyebutkan, pada pasal 3 ayat (2) disebutkan, bahwa pengiriman SKA atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA dilakukan paling lambat 30 hari sejak pemberitahuan pabean impor.

Sementara di pasal 5 ayat (2) huruf a & b disebutkan : Lembar asli SKA beserta dokunen pelengkap pabean wajib diserahkan paling cepat 90 hari dan paling lambat satu tahun.(wilam)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari