Angkasa Pura 2

Garuda Dapat Dana Talangan Rp8,5 Triliun, Dirut: Buat Working Capital

Ekonomi & Bisnis KokpitKamis, 16 Juli 2020
71592544998_garuda (1)

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR RI sepakat untuk memberikan dana talangan atau dana investasi pemerintah kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dalam bentuk obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond/MCB).
Dalam dana talangan dengan skema MCB ini, Garuda Indonesia akan mendapatkan sebesar Rp8,5 triliun dan Krakatau Steel senilai Rp3 triliun.

Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Aria Bima mengatakan penyaluran dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini dalam bentuk investasi pemerintah ini dipilih sebab perusahaan ini tak 100% dimiliki oleh pemerintah.

“… sepakat dana pinjaman utang ke PMN kecuali Garuda dan Krakatau Steel menggunakan MCB [mandatory convertible bond]. Alasannya Garuda dan Krakatau Steel karena sama-sama ada saham publiknya, jadi untuk MCB itu kita tetapkan untuk Garuda dan Krakatau Steel,” kata Aria dalam rapat kerja yang digelar Rabu (15/7/2020).
infografis-total-rp-1511-triliun-dpr-restui-kucuran-dana-untuk-bumn
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kementerian masih mencari solusi terbaik untuk memberikan suntikan kepada kedua perusahaan ini karena pertimbangan GIAA dan KRAS perusahaan publik.

“Kalau Garuda dan KRAS, memang ini yang mekanismenya memang cari solusi yang baik, karena kebetulan kedua perusahaan ini kan Tbk yang pemiliknya sendiri pasti pemegang saham publik atau minoritas,” kata Erick di kesempatan yang sama.

Kemudian, skema dengan menggunakan MCB ini saat ini tengah dibahas oleh Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmadja mengatakan skema yang paling mungkin saat ini adalah menggunakan two step loan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI. Nantinya pemerintah akan menyalurkan dana kepada perusahaan ini, lalu SMI akan membeli MCB yang diterbitkan kedua perusahaan.

“Jadi, contoh SMI, pembicaraan saat ini utk KAI dan GIAA itu akan menggunakan SMI, dimana pemerintah akan melakukan investasi atau penempatan dana di SMI, kemudian SMI akan melakukan pembelian MCB GIAA atau memberikan pinjaman modal kerja kepada KAI. Jadi two step loan dan ini belum final, masih proses,” kata Kartika dalam kesempatan yang sama.

Dia mengungkapkan, penempatan dana investasi pemerintah ini telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah.

Biayai Operasional
IMG-20200716-WA0087
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai operasional maskapainya di tengah pandemi Covid-19.

“Yang jelas, ketika Anda minta duit, duit ini dipastikan bisa memberikan kehidupan ke depan dan tidak dihabiskan untuk “masa lalu”. Bahasa terangnya untuk working capital (modal kerja) dan memastikan Garuda Indonesia bisa beroperasi ke depan,” ujar Irfan saat diwawancarai Kompas.com pekan lalu.

Irfan menambahkan, hingga saat ini dana tersebut belum bisa dicairkan. Sebab, untuk pencairan dana talangan tersebut memerlukan beberapa proses administrasi.

“Jadi, kalau boleh dibilang, dana talangan ini statusnya masih insya Allah dan belum Alhamdulillah,” kata Irfan.

Menurut Irfan, pemerintah tak bisa asal dalam menyuntikkan modal ke Garuda Indonesia. Sebab, perusahaan yang dia pimpin ini merupakan perusahaan publik.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah tidak suntik modal sekalian? Garuda itu adalah public company, ada pemegang saham lainnya. Kalau public company yang memasukkan modal tambahan, yang lain harus ikut menyuntikkan modal,” ucap dia.

Bayar Utang dan Gaji Pegawai

Dana segar diperlukan Garuda untuk membayar utang yang akan jatuh tempo, pembayaran gaji karyawan, dan sewa pesawat kepada perusahaan leasing. Di sisi lain, kas perusahaan per 1 Juli 2020 hanya tersisa Rp 14,5 juta dollar AS atau Rp 210 miliar.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengusulkan agar dana talangan tersebut menggunakan skema mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi. Nantinya, pemerintah akan menjadi standby buyer.

“Karena kami ingin memastikan manajemen harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memastikan perusahaan ini bisa dijaga kelangsungannya. Jadi tak semata mengandalkan dana talangan,” ujar Irfan seperti dikutip pada Rabu (15/7/2020).

Irfan menambahkan, melalui pinjaman tersebut pihaknya mengajukan tenor selama tiga tahun. Sebab, pihaknya perlu melakukan pembenahan di struktur keuangan maskapai pelat merah itu.

“Penting buat manajemen memastikan kami punya cost structure dan fundamental revenue yang kuat ke depannya dan memastikan perusahaan ini bisa bersaing dan menghasilkan laba yang memadai,” kata Irfan.

Dengan dana talangan lewat skema MCB, Garuda menawarkan obligasi kepada pemegang saham. Skema ini dipilih karena pemerintah tak jadi menalangi Garuda lewat penanaman modal negara (PMN).

Jika seluruh obligasi dibeli pemerintah dan pemegang saham minoritas tak berpartisipasi dalam MCB, dan dalam skema terburuknya Garuda tak bisa membayar pinjaman dalam 3 tahun, maka obligasi akan dikonversi menjadi penempatan modal, sehingga persentase saham pemerintah Republik Indonesia akan bertambah.

Menilik laporan tahunan Garuda Indonesia, sebagian besar saham perusahaan terbuka berkode emiten GIAA dimiliki pemerintah dengan komposisi saham sebanyak 60,5 persen.

Pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia adalah PT Trans Airways yang terafiliasi dengan kelompok usaha CT Group milik taipan Chairul Tanjung dengan kepemilikan saham sebanyak 25,6 persen. Sisanya dimiliki publik sebanyak 13,8 persen.

Selain itu, lanjut Irfan, sejumlah pihak juga memprediksi kondisi perekonomian dunia mulai pulih di 2023 pasca pandemi Covid-19. Industri penerbangan menyambut sejumlah kelonggaran bagi masyarakat untuk bepergian.

“Ada beberapa model setelah tiga tahun terjadi, pertama perusahaan membayar. Kedua, perhitungan kami 2023 market membaik sehingga kami peroleh pinjaman di luar,” jelas Irfan.

“Ketiga, MCB ini di convert menjadi penempatan modal dan memberi kesempatan ke minority share untuk berpartisipasi,” kata dia lagi.

Pensiun dini karyawan

Irfan mengatakan, perusahaannya telah menawarkan pensiun dini ke ratusan karyawannya. Opsi pensiun dini kepada karyawan yang usianya di atas 45 tahun. Opsi ini ditawarkan secara sukarela dan tanpa ada paksaan sedikit pun.

“Sampai hari ini sudah 400 karyawan Garuda yang mengambil program pensiun dini. Beberapa mengambil (opsi pensiun dini) karena faktor kesehatan, beberapa mengambil karena mungkin lelah bekerja dan beberapa mereka ambil karena ada opsi yang mereka miliki di luar Garuda,” ucap Irfan.

Selain itu, lanjut Irfan, manajemen juga memutuskan untuk menawarkan cuti di luar pertanggungan atau unpaid leave kepada 800 karyawan yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Selanjutnya, pihaknya juga mempercepat kontrak kerja kepada 135 pilot. Lalu memotong gaji komisaris dan direksi. Penghematan yang bisa dilakukan hingga akhir tahun dari langkah bisa mencapai 67 juta dollar AS.

“Kami juga melakukan pemotongan signifikan gaji dari seluruh jajaran komisaris dan direksi dari April,” ucap dia.

Kembalikan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600

Sebelumnya Irfan Setiaputra mengatakan, perusahaannya akan mengembalikan pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Dua jenis pesawat ini ingin dikembalikan kepada pihak lessor karena dianggap tak cocok beroperasi di Indonesia.

“Permintaan dari komisaris dan pemegang saham untuk segera mungkin mengembalikan bombardir dan ATR karena dua jenis pesawat ini tidak cocok dengan Garuda Indonesia,” ujar Irfan saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Irfan menjelaskan, dua jenis pesawat tersebut tak cocok dengan karakteristik penumpang Indonesia. Sebab, biasanya pesawat jenis itu digunakan untuk penerbangan pulang pergi dalam waktu dekat.

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari