Angkasa Pura 2

Kapolri Copot Lagi 2 Jenderal Polisi Terkait Djoko Tjandra

Aksi PolisiSabtu, 18 Juli 2020
images (1)

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Mereka diduga melanggar kode etik terkait kedatangan buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra di Indonesia.

“Pelanggaran kode etik maka dimutasi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (17/7).

Pencopotan dua perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram (STR) nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asistem Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.

Dalam surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Johanis Asadoma.

Sementara Nugroho dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri.

Masih dalam surat yang sama, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Kombes Andian Rian R. Djajadi diangkat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri menggantikan Brigjen Prasetijo Utomo.

Prasetijo lebih dahulu dicopot karena terbukti membuat surat jalan untuk Djoko Tjandra melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak pada akhir Juni 2020 lalu.

Red Notice Interpol

Argo Yuwono mengatakan surat yang dikirim Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho S Wibowo ke Direktur Jenderal Imigrasi untuk memberitahu red notice atas nama buronan Djoko Tjandra telah terhapus.

Argo menyebut data seseorang yang masuk dalam red notice Interpol akan terhapus otomatis dalam kurun waktu lima tahun apabila tak ada pembaruan. Surat dari Nugroho itu disampaikan pada Mei 2020.

“Jadi ini bukan penghapusan tapi penyampaian. Dia menyampaikan bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah terhapus by sistem,” kata Argo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/7).

“Jadi ini bukan menghapus red notice surat yang dibuat ini, tapi menyampaikan ke dirjen imigrasi bahwa sudah terhapus di Interpol. Karena ada delete by sistem,” ujarnya menambahkan.

Argo menjelaskan bahwa pihaknya memasukkan nama Djoko Tjandra dalam red notice pada 2009 atas permintaan Kejaksaan Agung. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan nama seseorang masuk dalam red notice Interpol.

Selang lima tahun atau 2014, kata Argo, status red notice Djoko Tjandra terhapus. Argo menjelaskan hal tersebut terjadi karena ada aturan di Interpol bahwa seseorang yang masuk red notice setelah lima tahun akan terhapus otomatis.

“Jadi ada batas waktu untuk red notice ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Argo menyebut pada 2015 muncul kabar jika Djoko Tjandra berada di Papua Nugini. Saat itu Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri langsung mengirim surat ke Dirjen Imigrasi agar memasukkan Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Ini ada di sini dikatakan bahwa mohon bantuan untuk memasukkan Djoko Tjandra ke dalam DPO imigrasi dan melakukan pengamanan apabila terlacak,” katanya.

“Kenapa DPO? Karena sudah ter-delete by sistem pada 2014. Kemudian itu sudah upaya Polri,” ujar Argo menambahkan.

Sumber: cnnindonesia.com.