Angkasa Pura 2

DPRD DKI: Ganjil Genap saat Kasus Corona Masih Tinggi Membuat Ekonomi Makin Sulit

Another News KoridorSelasa, 4 Agustus 2020
Jakarta macet dan semrawut lagi.

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menilai aturan ganjil genap yang diterapkan saat DKI Jakarta masih berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bakal makin mempersulit masyarakat.

“Kebijakan ini menambah kesulitan rakyat. Dasar kebijakan tidak jelas. Bilamana untuk mengatasi kemacetan, maka selama sekolah belum dibuka, kemacetan di Jakarta tidak mendesak untuk diberlakukannya kebijakan ganjil genap,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (4/8/2020).

Dia menilai apabila tujuan aturan tersebut untuk mengurangi penularan, maka yang harus dilakukan adalah memperbanyak tes dan protokol kesehatan ketat.

“Kalau untuk mencegah penularan dengan mengurangi mobilitas, maka pencegahan penularan bukan dengan membatasi pergerakan saja atau dengan tes swab saja tapi dengan mengikuti protokol dengan disiplin jangka panjang,” ucap Gilbert.

Perparah Kondisi Ekonomi

Gilbert menyebut risiko penularan justru meningkat lantaran karyawan kini terpaksa naik kendaraan umum.

“Karyawan tetap akan masuk karena masalah peraturan kantor dan risiko tertular karena transportasi umum lebih berisiko daripada kenderaan pribadi,” ucapnya.

Apalagi dia menilai kondisi ekonomi sedang limbung, kebijakan ganjil genap akan memperparah keadaan ekonomi. Untuk mengatasi penularan, Gilbert meyarankan agar seluruh ASN diterjunkan untuk mengawasi secara ketat.

“Kebijakan ga-ge di tengah ekonomi yang merosot terasa tidak tepat. Yang mendesak untuk mengatasi kenaikan penderita saat ini adalah mengawasi di lapangan, dengan menurunkan seluruh ASN,” dia menandaskan. (ds/sumber Liputan6.com)