Angkasa Pura 2

Tolak Omnibus Law, Buruh Bakal Demo 14-16 Agustus 2020

SDMRabu, 5 Agustus 2020
images - 2020-08-05T215332.166

Jakarta (BeritaTrans.com) – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa dan perempuan akan kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada 14-16 Agustus mendatang.

“Kita akan aksi 14 hingga 16 Agustus, rencana aksi selama tiga hari di DPR. Momennya 14 Agustus itu sidang pertama masa reses. Puncaknya 16 waktu Jokowi pidato di DPR,” kata perwakilan Gebrak dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (5/8).

Ia menyebut, selain di DPR, aksi serupa juga akan digelar di 20 kota lainnya. Ia memperkirakan massa yang hadir akan lebih banyak dari aksi mereka sebelumnya pada 16 Juli lalu.

“Estimasi 10 ribu orang tersebar di 20 provinsi,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu pemicu kembalinya aksi karena DPR dinilai melanggar kesepakatan saat pertemuan antara perwakilan massa dari Gebrak dengan Wakil Ketua dan Baleg DPR saat aksi 16 Juli 2020.

Benni menjelaskan, salah satu kesepakatan dalam pertemuan itu adalah DPR berjanji tidak akan melakukan sidang membahas Omnibus Law saat reses.

“Nah itu kan dilanggar, mereka mengadakan pembahasan, ya kita pikir harus melakukan aksi lebih besar lagi,” ujar dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi sebelumnya mengakui pihaknya terus membahas Omnibus Law RUU Ciptaker selama masa reses.

Ia berkata pihaknya tetap rapat saat reses karena ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Kami memaksimalkan waktu karena materi pembahasannya masih panjang dan pada masa sidang-sidang kemarin banyak tersedot ke agenda lain,” kata Awiek lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Awiek mengatakan menggelar rapat saat masa reses tak masalah. Menurutnya, Baleg juga telah mengantongi izin dari Pimpinan DPR untuk melakukan pembahasan RUU Ciptaker saat reses.

Politikus PPP itu menyebut tak hanya Baleg yang mengantongi izin untuk menggelar rapat saat reses.. Menurutnya, banyak juga alat kelengkapan dewan (AKD) yang menggelar rapat-rapat ketika reses.
(lia/sumber:cnnindonesia)