Angkasa Pura 2

Ditjen Hubud Berkomitnen Beri Layanan Prima dan Bebas dari Korupsi

Bandara KokpitKamis, 6 Agustus 2020
IMG-20200806-WA0006

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan wilayah kerja yang memiliki integritas tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui kegiatan Kampanye Peningkatan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus Launching Wajah Baru Ruang Pelayanan Terpadu Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Rabu (5/8/2020).

Kampanye yang digelar selain sebagai wujud dukungan kepada program pemerintah, juga merupakan tindak lanjut dari Pembangunan Zona Integritas DKPPU yang pada 2019 lalu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Mewujudkan lingkungan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) harus dilakukan bersama-sama agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. DKPPU pada 2019 lalu telah meraih WBK dan pada 2020 ini mencapai WBBM dan ini adalah peningkatan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto.

Dirjen Novie menjelaskan, untuk mendapat predikat WBBM, melalui berbagai tahapan, mulai dari survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga dilakukan penilaian oleh Ombudsman.

“Komitmen kita adalah ingin memberikan pelayanan prima kepada publik, serta tidak ada KKN dan iuran yang aneh-aneh. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi kepada petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mohon doa, semoga kepercayaan masyarakat semakin meningkat, kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Direktur DKPPU, Dadun Kohar menambahkan, komitmen meningkatkan integritas dan pelayanan merupakan aplikasi dari poin 8 dari 9 butir Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royang yakni Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

“Kami ini merupakan ujung tombak dan memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semangat itu, yang kita tanamkan kepada teman-teman. Kami berharap ke depannya kita bisa lebih baik lagi,” tuturnya.

Dadun menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan integritas tinggi, selain membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) ada beberapa hal yang harus ditekankan yaitu harus memberikan kemudahan dan proatif saat memberikan layanan – layanan.

“Petugas harus memberikan pelayanan yang baik, senyum ikhlas dan proaktif, jangan sampai operator mengalami kesulitan, apalagi pada masa pandemi Covid – 19. Saat ini, kita sudah mengeluarkan aturan dan turun ke lapangan untuk memberikan bimbingan, sehingga kesulitas yang dialami operator bisa diatasi,” kata Dadun.

Masih di tempat yang sama, Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan- Kemenpan, Jufri Rahman mengatakan, pemberian predikat WBBM merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang merupakan mandatori dari Peraturan Persiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

“Apa yang dilakukan Ditjen Hubud selama ini adalah termasuk dalam budaya anti korupsi, mudah-mudahan ke depannya pelayanan semakin meningkat dan tidak ada kejadian ke depannya,” ucapnya. (omy)