Angkasa Pura 2

FGD Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi LSDP, KKP: Wisata Bahari Lumpuh,Tahun 2019 dapat Rp 2 Miliyar, Kini cuma Rp 500 Juta

Dermaga Kelautan & PerikananKamis, 6 Agustus 2020
Screenshot_20200806-182259

IMG-20200810-WA0028

BADUNG (BeritaTrans.com) - Sektor pariwisata bahari di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Taman Wisata Perairan (TWP) yang merupakan unggulan untuk devisa negara kini lumpuh dengan adanya pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Diretur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili oleh Theresia Susanti Kepala Seksi Wisata Bahari Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Parikanan.

Hal itu diutarakannnya kepada Kementerian Perhubungan melalui Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut Sungai Danau dan Penyeberangan (LSDP) dalam FGD.

Theresia mengambil data dari hasil survei Persatuan Usaha Wisata Indoneria (PUWSI) terkait wisata bahari khususnya di Provinsi Bali.

“Hampir 66 persen dari suvei yang telah kita lakukan bersama PUWSI pada bulan maret kemarin, itu merugikan. Sekitar hampir melumpuhkan 75 persen usaha dan dirumahkannya karyawan. Dan sampai sekarang lebih-lebih lagi,” kata Theresia dalam Forum Grub Discussion (FGD) yang adakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi LSDP
di Badung, Bali pada Kamis (6/8/2020).

Dia juga menjelaskan dengan beberapa situasi wisatawan di konservasi wilayah KKP, selama pada Mei sampai Desember 2019 mampu mendapatkan PNBP sebesar Rp 2.952.015.000 dan kini pada periode Januari sampai Mey 2020 mendapatkan Rp 529.900.000.

Pendapatan disampaikannya, untuk tujuan wisata di Gili Matra, Lombok, yang terdiri juga dari Gili Manuk, Gili Trawangan dan Gili Air. Artinya ada penurunan dan kerugian akibat pandemi Covid-19.

“Itu sangat-sangat menurunkan pariwisata bukan hanya usaha wisata tetapi juga masyarakat lokal,” katanya.

Pihaknya juga sudah menjalankan intruksi Presiden, bekerja sama dengan instansi lain membuat program ungulan di masyarakat pesisir, khusunya pengelola wisata agar bisa tumbuh kembali dengan melakukan beberapa program padat karya.

“Untuk itu menanggapi arahan presiden, supaya mempercepat sektor wisata di negara ini dengan menerapkan protokol-protokol Covid,” imbuh Theresia.

Saat ini KKP menangani 10 kawasan konservasi. 30 kawasan konservasi ditangani oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dan 157 ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

Dan ini sudah kita memulai beberapa kegiatan untuk menaikkan pariwisata dengan menerapkan protokol yang bersama sama Kementerian Pariwisata dan Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenko Manves) dan untuk di daerah terdapat UPT yang menangani kawasan konservasi perairan.

Pihaknya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali kawasan wisata yangs ebelumnya tutup dengan menerapkan protokol sesuai standar yang disampaikan kementerian kesehatan.

“Mudah-mudahan tahun 2020 sekitar bulan September akan dibuka, bulan agustus akan dibuka untuk NTB, Raja Ampat sekitar bulan Oktober,” bebernya.

Dia juga meminta dukungan stakeholder agar membangkitkan dan memulihkan perekonomian khususnya untuk sektor pariwisata.

“Mari bersama-sama membantu masyarakat membantu pelaku usaha untuk bisa memulihkan dengan mempromosikan kembali wisata, kita sudah siap menerima kunjungan pariwisata,” ajak Theresia kepada seluruh audien. (fhm)