Angkasa Pura 2

RPP Perlindungan Awak Kapal WNI di Kapal Asing Memasuki Tahap Klarifikasi

Dermaga Kelautan & Perikanan SDMKamis, 13 Agustus 2020
images (35)

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk penempatan dan pelindungan awak kapal niaga dan perikanan sudah diterima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Rancangan aturan itu baru saja melewati proses rapat harmonisasi pada 22 Juli 2020.

“Di Setneg masih ada tahapan klarifikasi. Itu yang juga menjadikan proses jadi panjang,” kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi dalam diskusi daring, Rabu, (12/8/2020).

Menurut dia, rancangan peraturan itu merupakan perwujudan mandat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Aturan tersebut ditujukan bagi anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing dan bukan di dalam negeri.

Aris menyebut perlindungan awak kapal dan pelaut UU PPMI yang belum memiliki peraturan turunan. Padahal, peraturan yang lebih rinci penting untuk penempatan dan pelindungan bagi PMI yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing.

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo juga mengkritisi hal tersebut. Menurut dia, meski telah hampir 75 tahun merdeka, perihal dunia kepelautan masih belum mendapatkan sorotan yang besar dalam perundang-undangan.

Padahal Indonesia adalah negara ketiga terbesar di dunia yang memasok pelaut, dengan posisi pertama ditempati China dan kedua Filipina. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan jumlah pelaut Indonesia sebanyak 1,17 juta orang.

“Itu kenapa Kemenko Maritim kemudian membuat Tim Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan,” kata Basilio dalam diskusi tersebut.

Pemerintah juga kini sedang menyiapkan rencana aksi nasional pelindungan awak kapal perikanan 2020-2024 untuk melindungi awak kapal perikanan Indonesia. (fhm/sumber:medcom)