Angkasa Pura 2

Bus Tanah Air Nilai Tambah Bisnis Kepariwisataan, Balitbanghub: Perlu Sinkronisasi Regulasi

Dermaga Destinasi Koridor LitbangSelasa, 8 September 2020
882020143535

882020135712
882020142527
WAKATOBI (BeritaTrans.com) – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti mengemukakan Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan yang dijadikan potensi dalam pengembangan pariwisata.

Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Potensi Penggunaan Bus Tanah Air Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata, Selasa (8/9/2020), dia mengemukakan pemerintah mencanangkan 10 the New Bali, yang menjadi prioritas pengembangan kepariwisataan.

“Yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayanga, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribut, Borobudur, Kawasan Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, tuturnya di kegiatan, yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) Balitbanghub.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 20.221.200 penumpang angkutan laut pelayaran dalam negeri dan tercatat sebanyak 3.215.400 orang wisman melalui pintu masuk laut.

Dia mengungkapkan pada tahun 2019 penumpang angkutan laut sebanyak 23.932.100 orang dan wisman yang melalui pintu masuk laut sebanyak 4.218.800 orang. Pada tahun 2020 sampai dengan bulan Juni penumpang angkutan laut tercatat 7.600.900 orang adapun wisman melalui pintu laut sebanyak 746.000 Belum lagi penumpang yang melalui pintu masuk udara yang lebih dominan, dan pintu masuk darat.

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi.

Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu daerah berkaitan dengan mobilisasi pergerakan arus orang dan barang/jasa, memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

“Keberadaan bus yang bisa beroperasi di darat maupun di air di mancanegara sudah dioperasikan untuk kepentingan pariwisata, seperti di Jepang yang terkenal dengan Sky Duck adalah bus amfibi yang beroperasi di area Odaiba, Tokyo atau Minato Mirai, Yokohama, penumpang bisa menikmati pengalaman jalan-jalan di darat dan juga air tanpa perlu berganti kendaraan,” ungkap Kepala Balitbanghub.

Dia mengemukakan Singapura yang dikenal dengan wisata keliling kota dengan duck tour (mobil amphibi yang bentuknya menyerupai bebek). Hafencity Riverbus, sebuah bus pariwisata yang beroperasi di Hamburg, Jerman sempat tertunda-tunda pengeoperasiaannya sejak 18 tahun dirakit karena belum adanya hukum lalu-lintas untuk bus amfibi sampai akhirnya diizinkan “melaut”.

Keberadaan Bus Tanah Air di Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada bisnis kepariwisataan, seperti akomodasi perhotelan, biro perjalanan wisata, jasa transportasi dan juga industri dalam negeri.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan potensi pengoperasian Bus Tanah Air di antaranya:

1. Perlu sinkronisasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 55 tentang Kendaraan, dan UU Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran untuk pengoperasian Bus Tanah Air.

2. Pengoperasian Bus Tanah Air perlu mempertimbangkan kondisi karakteristik perairan, gelombang, kedalaman perairan, pengguna jasa, kemampuan bayar.

3. Pertimbangan teknis pengguna jasa membutuhkan suasana yang nyaman selamat, pelayanan yang sesuai, kecepatan kapal.

4. Pengadaan Bus Tanah Air apakah perlu melibatkan industri (PT Pindad) yang telah membangun kendaraan amphibi atau membeli dari negara produsen bus tanah air.

5. Regulasi untuk operasional dan kesiapan SDM pengelola perlu dipertimbangkan kebutuhan surat izin yang sesuai.

6. Studi perlu mempertimbangkan lokasi pengoperasian Bus Tanah Air yang mempunyai demand kunjungan wisata, seperti Bali Baru yang termuat dalam RPJM 2020-2024 Kementerian Pariwisata.

7. Rencana stakeholder sebagai operator Bus Tanah Air.

8. Pengoperasian Bus Tanah Air perlu memperhatian kebiasaan New Normal setelah wabah pandemi Covid-19.

9. Bus Tanah Air akan diperuntukkan untuk konektifitas dan pariwisata.

10. Sosial budaya bagi lokasi yang menjadi pengoperasi Bus Tanah Air, karena terkait angkutan yang telah ada.

11. Regulasi pengoperasi Bus Tanah Air harus jelas agar tidak muncul permasalahan pada waktu implementasi di lapangan.

Dia mengharapkan FGD mendapatkan masukan terkait dengan pengoperasian, jenis dan tipe kebutuhan Bus Tanah Air Indonesia untuk keperintisan dan pariwisata yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat dan dapat diterapkan di Indonesia

Pada kesempatan ini, saya berharap memperoleh masukan dari berbagai pihak (stakeholder) terkait potensi penggunaan bus tanah air dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata. (awe).