Angkasa Pura 2

Dinilai Penuhi Kompetensi, Kemenhub Kukuhkan 24 Auditor ISPS Code

Dermaga SDMSelasa, 15 September 2020
IMG-20200915-WA0076

IMG-20200915-WA0075

BOGOR (BeritaTrans.com) – Dinilai telah memenuhi kecakapan dan kompetensi yang dibutuhkan, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kukuhkan sebanyak 24 Auditor Ships and Port Facility Security (ISPS) Code di Bogor, Selasa (15/9/2020).

Isu keamanan merupakan suatu hal yang sensitif dan berpengaruh pada kelangsungan perdagangan. Dalam hal perdagangan internasional melalui jalur laut, kapal-kapal akan memilih untuk menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai risiko keamanan kecil untuk menghindari potensi kerugian finansial akibat gangguan keamanan maupun beban biaya asuransi.

“Guna menilai tingkat kepatuhan serta memastikan bahwa tindakan keamanan telah diterapkan secara efektif baik di kapal maupun fasilitas pelabuhan, kami selaku Designated Authority memberikan kewenangan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau yang disebut Auditor ISPS Code untuk melakukan verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas Pelabuhan (ISPS Code),” urai Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Laut Andi Hartono.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki posisi dan peran yang sangat strategis di perdagangan dunia, di mana 40 persen penyelenggaraan perdagangan internasional melalui jalur laut adalah adalah melalui Indonesia.

Hal tersebut menimbulkan keuntungan bagi Indonesia sekaligus memberikan konsekuensi logis bagi Pemerintah Indonesia atas jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran bagi pengguna jasa.

“Demikian pula dengan kapal-kapal yang berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional, apabila tidak menerapkan sistem manajemen keamanan sesuai dengan amandemen konvensi internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 yang tertuang dalam International ISPS Code, maka konsekuensinya dapat berupa penolakan masuk di pelabuhan-pelabuhan negara lain,” urainya.

Kondisi tersebut tentu saja akan merugikan dalam tataran pergaulan internasional dan perekonomian nasional. Maka, sangat penting untuk memastikan dan memberikan jaminan kepada pengguna jasa bahwa manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia diterapkan dengan efektif dan konsisten.

Lebih lanjut, Andi mengingatkan bahwa tugas dan peran sebagai Auditor ISPS Code sangat penting dalam sukses tidaknya penerapan aturan ISPS Code di Indonesia, karena menjadi ujung tombak penegakan peraturan terkait keamanan pelayaran.

“Kami sangat berharap agar para peserta yang dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi integritas diri serta tidak henti-hentinya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Semoga hal ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangun kejayaan maritim Indonesia guna mendukung cita-cita kita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” katanya.

Dalam laporannya, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, mengungkapkan dari 24 auditor, 15 berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan sembilan orang dari Direktorat KPLP yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Auditor ISPS Code sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 134 Tahun 2016.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Hernadi Tri Cahyanto 24 orang pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dikukuhkan sebagai Auditor ISPS Code merupakan pegawai-pegawai yang dianggap telah mencapai kecakapan kompetensi yang dibutuhkan.

“Prosesnya tentu panjang, mulai dari seleksi, pengalaman di bidang pekerjaan, dan pelatihan. Semoga ini menjadi tambahan kekuatan garda terdepan Kemenhub dalam mewujudkan keselamatan transportasi khususnya di bidang perhubungan laut di Indonesia,” ujar Hernadi.

Dengan semangat Reformasi Birokrasi di bidang manajemen aparatur dan menindaklanjuti amanah Presiden dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, Biro Kepegawaian dan Organisasi berharap dapat bersinergi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Kesatuan Penjagan Laut dan Pantai dalam mewujudkan jenjang karier dan kesejahteraan yang lebih sesuai bagi personel Auditor ISPS Code. (omy)