Angkasa Pura 2

Ditjen Hubdat Siapkan 5 Regulasi Pelaksanaan TSDP

Dermaga KoridorSelasa, 29 September 2020
IMG-20200929-WA0039

PALEMBANG (BeritaTrans.com) – Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai menyusun regulasi seputar penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).

“Sejak fungsi keselamatan dan kesyahbandaran sudah dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka kami pikir hal ini perlu didukung regulasi yang mengatur mengenai Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan,” ujar Endy Irawan, Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Perhubungan Darat saat pembukaan Workshop Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2020 mengenai Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, dalam PM 122/2018 diatur fungsi pengawasan operasional keselamatan dan keamanan pelayaran SDP diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat sehingga Pemerintah sebagai pembina memiliki kewajiban terhadap terlaksananya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan TSDP serta dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang menjamin aspek keselamatannya.

Indonesia memiliki potensi cukup baik di bidang angkutan SDP. Hal ini terlihat dari keberadaan sungai, danau, rawa, dan kanal sebagai infrastruktur transportasi potensial perairan terutama pada pulau-pulau yang besar.

“Workshop ini bertujuan untuk meminta masukan atas substansi dari Rancangan Peraturan regulasi yang kami susun mengenai TSDP, yang mempunyai peran sangat besar dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia, karena perkembangan keadaan, peran TSDP menjadi pemyambung moda sehingga membutuhkan perhatian agar perannya menjadi lebih baik lagi,” paparnya.

Dalam acara ini ada beberapa Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perhubungan Darat yang dibahas, antara lain:

1. Perdirjen Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan;

2. Perdirjen Tentang Kapal Penyeberangan;

3. Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Halte Sungai dan Danau;

4. Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau; dan

5. Perdirjen Tentang Tugas dan Fungsi Pengawasan Operasional Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.

Kelima materi ini masing- masing dibawakan oleh Kasubdit Prasarana TSDP, Beta Margunadi, Kasubdit Lalin SDP, M. Basuki Wibowo, Kasubdit Sarana TSDP, Sri Hardianto, dan Kasubdit Pengawasan Operasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Mangasi Sinaga.

“Setiap kapal SDP harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan,” imbuh Endy.

Persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan antara lain pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Manajemen Lalu Lintas Angkutan SDP kata dia, sebagai upaya untuk memperlancar lalu lintas dan angkutan secara cepat, efisien, serta aman untuk sampai di tujuan yang dilakukan dengan tahapan perencanaan, penerapan/ pelaksanaan, serta pengendalian dengan memperhatikan lalu lintas dan angkutan pada lintasan angkutan SDP maupun lalu lintas di pelabuhan.

Acara hari ini dihadiri oleh 76 peserta yang terdiri dari perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) se Indonesia, Dinas Perhubungan tingkat kota/kabupaten se Provinsi Sumatera Selatan, INFA, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Biro Klasifikasi Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan. (omy)