Angkasa Pura 2

YLKI: Kemendag dan Pemda Bekasi Harus Bertindak Terkait Beras Sintetik
Another NewsJumat, 22 Mei 2015

Menurutnya, dugaan adanya beras sintetik (beras plastik) yang ditemukan di Pasar Bekasi, ternyata benar adanya, setelah Sucofindo memberkan hasil uji labnya. Beras sintetis dimaksud terbuat dari unsur kabel, ketamik, dan pipa paralon.

Mengerikan, Setiap Penduduk Indonesia Punya Utang Rp13 Juta Per Orang
Another NewsJumat, 22 Mei 2015

“Artinya, gara gara rezim Jokowi punya utang sampai sebesar Rp3.303 triliun maka setiap penduduk akan punya utang sebesar Rp13 juta perorang. Maka mari kita ucapin salam buat Presiden Jokowi sebagai “salam gigit Jari” atas prestasi Rejim Jokowi menambah utang sebesar Rp507 triliun,” tegas Uchok.

32 Kapal ASDP Disiagakan di Ketapang – Gilimanuk
Another NewsKamis, 14 Mei 2015

ASDP Ketapang menyiagakan 32 kapal untuk melayani penumpang dan kendaraan yang menuju maupun kembali dari Bali

INDEF: Perekonomian Indonesia Sudah Dalam Kondisi “Lampu Kuning”
Another News FigurJumat, 8 Mei 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengumumkan hasil analisa dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Ekonomi kita sedang berada dalam kondisi lampu kuning,” kata Enny Sri Hartati, peneliti INDEF di Jakarta, Jumat (8/5/2015). Oleh karena itu, Para pengambil kebijakan dan pelaku usaha nasional harus segera mengambil langkah antisipasi yang tepat. “Jangan sampai […]

Pertumbuhan Melambat, Indonesia Harus Genjot Sektor Industri
Another NewsRabu, 6 Mei 2015

JAKARTA (beritatrans.com) -Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama tahun ini mengalami penurunan hingga 4,7% dibandingkan dengan kuartal pertama 2014 yang mencapai 5,14%. Semua harus disikapi dengan bijak dengan menggenjot sektor ekonomi yang memberikan nilai tambah besar. “Lemahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni perlambatan pertumbuhan pada sejumlah negara mitra […]

Tekan Dana Pilkada, Kurangi Personel dan Perjalanan Dinas KPU
Another NewsRabu, 6 Mei 2015

Dengan banyaknya terbentuknya pokja, kritik Uchok, maka negara harus membayar honor kepadaKPU dan semakin boros serta Dana pilkada bisa jadi bengkak. Agar anggaran pilkada tidak bengkak, saran CBA, lebih baik kementerian dalam negeri melakukan atau melarang KPU membentuk pokja apapun dalam internal KPU.