Angkasa Pura 2

Fadel: Komisi XI DPR akan Tolak PMN Senilai Rp72,9 Triliun
Another NewsKamis, 5 Februari 2015

Komisi XI DPR akan menyampaikan pandangannya kepada Kementerian Keuangan. “Besok kita sampaikan sikap politik kita ke Kemenkeu jam 10. Kita akan teruskan pembicaraan ini ke Menteri BUMN. Intinya kami banyak merasa sayang uang Rp72,9 triliun itu digunakan kalau tidak alasan yang ada diberikan,” ungkap Fadel.

Sejumlah Anggota DPR Tolak PMN untuk BUMN
Another NewsSenin, 2 Februari 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Sejumlah anggota dewan yang menolak dana Rp74,9 tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN. Sejumlah BUMN transportasi seperti PT Angkasa Pura (AP) I, AP II, Pelindo II, Pelindo IV, Pelni dan lainnya ikut diusulkan menerima PMN dalam APBN P 2015 ini. Sementara, Wapres Jusuf Kalla menganggapnya sebagai suatu hal […]

Termasuk BUMN Transportasi,
BPK: 14 Calon Penerima PMN Belum Masih Ada Catatan Keuangan
Another NewsSenin, 2 Februari 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki catatan dan temuan signifikan yang belum diselesaikan. Dari jumlah tersebut termasuk beberapa BUMN sektor transportasi. Anggota BPK Achsanul Qosasi kepada detikFinance, Minggu (1/2/2015) mengatakan, pemberian suntikan modal untuk BUMN kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Perusahaan pelat […]

Proses Pencairan PMN,
Said Didu: Cuekin Saja Anggota DPR yang Minta Upeti
Another NewsJumat, 30 Januari 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengatakan upeti alias pelicin yang harus diberikan kepada anggota DPR supaya Penyertaan Modal Negara (PMN) cair itu tidak pernah terjadi selama ia menjabat sebagai Sekmen BUMN. BUMN harus melawan, paling tidak cuekin saja permintaan tersebut. “Jika memang ada cuekin saja. Sebaiknya BUMN menolak […]

Jonan; Kemenhub Harapkan PNBP Bisa Capai Rp20 Triliun
Another NewsRabu, 28 Januari 2015

Menurut dia, PNBP dari Kementerian Perhubungan, harusnya bisa jauh lebih besar. Memang berat karena ini sejarahnya panjang.
“Apalagi kalau saya bisa menjabat sampai akhir masa jabatan, bisa mencapai Rp20 triliun per tahun,”tukas Menhub.

Fitra: APBN Jokowi-JK Harus Dipastikan Berjalan Sesuai Konstitusi
Another NewsRabu, 28 Januari 2015

Akibatnya, lanjut dia, kebijakan fiskal dibuat mengikuti format struktur ekonomi yang terlanjur liberal. Ruang manuver dalam menjalankan agenda ekonomi kerakyatan sangat terbatas, hal tersebut dikarenakan kebijakan anggaran negara yang tersandra oleh agenda-agenda kapitalisme-liberalisme.