Angkasa Pura 2

Syahbandar Utama Tanjung Priok Bertekad Bersihkan Lingkungan Pelabuhan dari Narkoba
DermagaSelasa, 11 Desember 2018

JAKARTA (beritatrans.com) – Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bertekad membersihkan lingkungan pelabuhan dari penyalahgunaan narkoba. Demikian disampaikan Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, M Amiruddin di sela-sela acara tes urine bagi seluruh pegawai Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Kemenhub Akan Perinci Data Penggunaan Senjata Api Dinas di UPT
DermagaSelasa, 11 Desember 2018

“Hal ini untuk semakin mengefektifkan dan mengefisiensikan senjata apai dinas, baik dari aspek usia teknis maupun ekonomis senjata,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) M Junaidi saat membuka sosialisasi Peraturan menteri Perhubungan Nomor 111 tahun 2017 dan Koordinator wilayah tata kelola senjata api dinas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut, di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Tingkatkan Kemampuan SDM, Kemenhub Gelar Pelatihan Pengoperasian Simkapel
Dermaga SDMSelasa, 11 Desember 2018

Dia menambahkan, melalui aplikasi Simkapel maka tersaji data dan informasi layanan sertifikasi kapal dan pelaut secara akurat dan tepat waktu yang bisa diakses stake holder di mana dan kapan pun.

KSOP Kepulauan Seribu Geber Pengukuran Kapal Nelayan di 6 Pulau
DermagaSenin, 10 Desember 2018

Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan kantor pusat Kemenhub agar bisa menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa kapal-kapal yang belum memiliki pas kecil dalam proses pengurusan.

Menhub Sebut Pengembangan IT Bisa Kurangi Biaya Logistik
DermagaSenin, 10 Desember 2018

Indonesia kata dia saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan daya saing. Untuknya perlu dibahas hal-hal yang menjadi permasalaha dan guna memecahkan permasalah itu maka diperlukan koordinasi yang baik.

Gandeng AMSA, Kemenhub Susun PM Terkait Pemeriksaaan Kapal
DermagaSenin, 10 Desember 2018

Penyusunan ini kata dia dilakukan untuk mengakomodir masukan-masukan terkait peraturan yang akan dibuat supaya dapat menjadi output atau produk hukum yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak.