Angkasa Pura 2

YLKI: Harga BBM Turun, Momentum Perbaiki Kualitas Dan Jaringan Distribusi
Ekonomi & Bisnis Energi KoridorKamis, 31 Maret 2016

Tulus menambahkan, mengatakan Indonesia perlu belajar dari Malaysia. Negeri Jiran itu memasok BBM di dalam negeri dengan RON 95. Sedangkan di Indonesia lebih dari 85 persen masih dipasok dengan BBM dengan RON 88 (premium), sementara standar minimal Euro adalah Euro 2 dengan RON 92.

Tata Ulang Distribusi Solusi Tepat Kurangi Subsidi Elpiji
Ekonomi & Bisnis EnergiRabu, 30 Maret 2016

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) menyarankan agar pemerintah menata ulang kebijakan subsidi elpiji kemasan 3 kilogram (kg) dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran dan menetapkan keseragaman harga jual elpiji 3 kg kepada masyarakat. Direktur LKA ESDA AC Rachman menegaskan, pengurangan subsidi elpiji 3 kg tidak […]

Usulan Hapus Premium
Pertamina: Konversi Premium Ke Gas Lebih Murah Biaya Sosialnya
Ekonomi & Bisnis Energi KoridorRabu, 30 Maret 2016

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, pihaknya sudah sampaikan ke pemerintah, jika Premium resmi dihilangkan di wilayah Indonesia. “Namun tidak ada BBM penggantinya dan disuruh pindah ke Pertamax misalnya, angkot pasti tarifnya naik. Tapi, konversi dari BBM premium ke gas akan lebih baik dan murah biaya sosialnya,” ujar Bambang di […]

Paket Kebijakan Ekonomi XI, Tekan Dwelling Time Kurang Dari 3 Hari
Dermaga Ekonomi & BisnisSelasa, 29 Maret 2016

“Salah satu point yang dilakukan pemerintah adalah standarisasi pelayanan jasa kepelabuhanan, guna mendorong percepatan dwelling time, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” jelas Darmin.
Dengan standarisasi pelayanan dari berbagai instansi dan lembaga di pelabuhan, menurut Darmin, diharapkan bisa menekan deling time, tidak lebih dari tiga hari.

Pengurangan Subsidi Tak Perlu Ditakuti, Selama Barang Tersedia
Ekonomi & Bisnis EnergiSelasa, 29 Maret 2016

Sejalan dengan itu, tambah Sofyano, maka pemerintah juga harus menata ulang keberadaan para penyalur elpiji. Penyalur elpiji pada tingkat pangkalan dan pengecer harus ditetapkan sebagai mata rantai distribusi elpiji yang keberadaan dan pembinaannya sepenuhnya ada ditangan Pemerintah dalam hal ini bisa saja ditangani oleh Pemerintah daerah.

Puskepi: Subsidi Elpiji 3 Kg Salah Sasaran Tapi Disakralkan
Ekonomi & Bisnis EnergiSelasa, 29 Maret 2016

Dikatakan selama ini penggunaan elpiji yang tidak tepat sasaran, tidak hanya bermasalah bagi besaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah atau APBN. Tetapi salah sasaran subsidi (epiliji 3 kg) itu nyata-nyata telah melukai rasa keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang sejatinya adalah golongan tertentu yang dimaksud dalam Undang Undang UU) Migas.