Angkasa Pura 2

PT Pelni dan PT Pertamina Rekomendasikan Lulusan STIP Ikut Rekrutmen Calon Pegawai
Dermaga Energi SDMJumat, 15 September 2017

Dua BUMN merekomendasikan mantan cadet terbaik asal STIP Jakarta untuk ikut seleksi calon pegawai mereka. BUMN tersebut adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Pertamina.

Kasubag Rumah Tangga dan Humas STIP Capt. Ariandy Syamsul Bahri, M.Sc mengatakan, dari PT Pertamina direkomendasikan 48 orang cadet dan PT Pelni ada 32 orang cadet.

Gubernur Djarot Larang PNS DKI Jakarta Gunakan LPG 3 kg
Energi SDMRabu, 13 September 2017

Dengan nilai pendapatan yang diperoleh saat ini, PNS di lingkungan Pemprov DKI sudah tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi. Karena LPG 3 Kg merupakan produk bersubsidi dan diperuntukkan bagi warga dari kalangan tidak mampu atau yang berpenghasilan di bawah Rp1.500.000 per bulan,” jelas Tri.

Kesadaran Rakyat Mulai Tumbuh, Pertamina Harus Agresif Pasarkan BBM Berkualitas Tinggi
Energi KoridorSelasa, 12 September 2017

Direktur Puskepi Sofayno Zakaria menyatakan, ada fenomena yang sangat bagus. Masyarakat mulai sadar dan dengan sukarela beralih mengonsumsi BBM nonsubsidi seperti pertalite dan pertamax. Hal itu ditandai dengan konsumsi keduanya yang makin besar.

“Kondisi tersebut akan lebih baik, jika manajemen Pertamina bisa lebih agresif dalam memasarkan produknya  khususnya BBM nonsubsidi serta produk  turunan lainnya,” jelas Sofyano.

Premium Bisa Dihapus, Meski subsidi Untuk Rakyat Tetap Ada
Energi KoridorSelasa, 5 September 2017

Pemerintah Indonesia tetap harus memberikan subsidi kepada rakyat yang kurang mampu kendati ada rencana menghapus BBM jenis premium di masyarakat tahun 2018. Subsidi ini sesuai amamat konstitusi. Subsidi tersebut merupakan kewajiban Pemerintah untuk beberapa komoditas seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, beras, pupuk, dan komoditas lain harus tetap ada.

Ganti Premium Dengan BBM Standard Euro 4
Energi KoridorSenin, 4 September 2017

Pada dasarnya Premium  bukanlah BBM bersubsidi. Pemerintah menetapkan hanya bbm solar yang disubsidi.
Tetapi walau bukan bbm bersubsidi, harga jual Premium ditetapkan oleh Pemerintah. Aneh bukan?

Keberadaan BBM premium yang tak ramah lingkungan, sangat mungkin juga menjadi BBM yang bisa dioplos oleh pedagang asongan seperti Pertamini dicampur dengan pertamax.

DPR Jangan Intervensi, PHK Sopir di PT Pertamina Patra Niaga Sudah Berkekuatan Hukum
Energi SDMMinggu, 3 September 2017

Dia mengatakan, seharusnya kasus sopir tangki bahan bakar minyak (BBM) di PT Pertamina Patra Niaga disuarakan oleh anggota DPR RI untuk diselesaikan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

“Jika pemutusan hubungan kerja sudah diselesaikan secara hukum dan susah ada putusan yang mengikat, dan jika dapat dibuktikan direksi PT PT Patra Niaga (persero) tidak mentaati putusan hukum yang mengikat, maka Direksi Patra Niaga dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum,” jelas Djoko Edhi.