Angkasa Pura 2

Hatta: Selesaikan Masalah AMT Secara Hukum Sesuai PKB Mereka
Energi Koridor SDMSabtu, 8 Juli 2017

“Kalau tidak memenuhi, tentu perusahaan memiliki kebijakan terhadap AMT tersebut. Apalagi, dalam kondisi bisnis saat ini yang sedang sulit. Dengan kinerja demikian, tentu berat bagi pengusaha untuk mengangkat mereka menjadi karyawan tetap,” kata Hatta Taliwang di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Jika di perjalanan ada masalah termasuk  PHK, menurut Hatta sebaiknya diselesaikan sesuai mekanisme hukum dan surat perjanjian kerja (PKB) di antara mereka. Jangan bawa masalah internal ke pihak lain apalagi mengancam  demo sehingga meresahkan warga masyarakat.

Prof. Rhenald: Kinerja Tidak Baik, Tak Ada Guna AMT Demo
Energi Koridor SDMSabtu, 8 Juli 2017

Guru Besar FEB  Universitas Indonesia (UI) Prof.Dr.Rhenald Kasali menilai, tidak ada gunanya awak mobil tanki (AMT) melakukan unjuk rasa dan bahkan menuntut diangkat sebagai karyawan tetap.

“Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditetapkan Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P) adalah wajar, mengingat kinerja AMT yang nota bene bukan karyawan tetap 4P, memang tidak baik,” kata Prog. Rhenal Kasali di Jakarta,  Sabtu (8/7/2017).
 

Selesaikan Sengketa AMT dan Perusahaan Mitra Pertamina Melalui Jalur Hukum
Aksi Polisi Energi Koridor SDMJumat, 7 Juli 2017

“Para awak mobil tanki (AMT) akan mendapatkan stigma yang buruk dan bahkan dimusuhi oleh masyarakat jika benar-benar menggangu pengiriman dan sampai terjadi kelangkaan BBM di beberapa wilayah. Masyarakat dalam kondisi yang sulit ini jangan sampai menjadi korban,” kata Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan di Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Mamit melanjutkan, penyelesaian melalui jalur hukum yang ditempuh antara mantan AMT maupun dengan AMT yang masih aktif terkait dengan perselisihan dengan perusahaan outsourcing merupakan jalan terbaik.”Jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat” jelas Mamit saat dikonfirmasi Beritatrans.com.

Puskepi Sanksikan Kebenaran Kemenaker Akan Bekukan Operasional Vendor Angkutan BBM
Energi Koridor SDMJumat, 7 Juli 2017

Direktur Puskepi Sofyano zakaria dan pengamat kebijakan energi menyanksikan kebenaran keputusan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang merekomendasikan untuk menutup operasional vendor atau perusahaan mitra pengangkut BBM di PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Jika kebijakan itu benar justru akan menjadi bumerang dan mengancam kelangsungan distribusi BBM ke seluruh Indonesia. Jika distribusi BBM terganggu apalagi langka, maka bisa mengamcam kelangsungan ekonomi dan mobilitas warga di negeri ini.

Berbahaya Jika Kemenaker Hentikan Operasikan Perusahaan Angkutan BBM Pertamina
Energi Koridor SDMJumat, 7 Juli 2017

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang akan menghentikan sementara waktu operasional kerja angkutan BBM vendor dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dinilai tidak tepat bahkan berbahaya. Jika sampai dibekukan operasional vendor tersebut, maka bisa mengancam kelancaran distribusi BBM ke seluruh Tanah Air.

“Jika itu terjadi sangat berbahaya, karena BBM merupakan salah satu komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Masalah ini bisa menjadi ancaman bagi distribusi BBM di dalam negeri,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria menajwab Beritatrans.com di Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Puskepi Dukung Penyelesaian Mantan AMT Pertamina Melalui Jalur Hukum
Energi Koridor SDMKamis, 6 Juli 2017

Manajemen PT Pertamiba Patra Niaga (PPN) mendukung penyelesaian perselisihan menurut ketentuan hukam yang berlaku terkait dengan tuntutan mantan Awak Mobil Tangki  (AMT) perusahaam mutra PPN sudah benar.

“Kebijakan itu merupakan sikap yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku,” kata  Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Kamis (6/7/2017)