Angkasa Pura 2

PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan, Reklamasi Pulau F, I, dan K Harus Dibatalkan

“Alhamdulillah. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengenai pembatalan izin Reklamasi Pulau F, I, dan K. Semesta bertasbih atas keputusan ini,” kata Farid Ridwanudin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melalui keterangan resmi yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

2.000 Kapal Diukur Ulang
Dermaga Kelautan & PerikananRabu, 15 Maret 2017

Lebih dari 2.000 kapal telah dilakukan pengukuran ulang sebagai upaya untuk mengetahui ukuran kapal ikan yang sebenarnya karena disinyalir banyak praktik mark down ukuran kapal

Harta Karun Di Kapal Ungkap Misteri Perdagangan, Teknologi Kelautan & Hubungan Antarbangsa
Dermaga Kelautan & PerikananRabu, 15 Maret 2017

Harta karun itu berada di dalam kapal tenggelam yang melintasi perairan Indonesia. Sejauh ini, telah ditemukan total 200 ribu benda purbakala dari situs tersebut

KSPP Ajukan Penangguhan Penahanan 3 Nelayan Pulau Pari

KSPP menilai mereka tidak melakukan pungli seperti yang dituduhkan. Awalnya pada tahun 2010 warga pulau pari bersama-sama membersihkan semak belukar sehingga menjadi pantai perawan, seiring dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang sementara diperlukan biaya perawatan maka warga bersama-sama memutuskan untuk membuka donasi bagi wisatawan yang menikmati pantai perawan.

Kemenko Maritim: Terumbu Karang yang Dirusak MV Caledonia Sky Mustahil Diperbaiki

JAKARTA (beritatrans.com) – Terumbu karang Raja Ampat, Papua Barat, yang tumbuh ratusan tahun yang dirusak oleh Kapal MV Caledonian Sky mustahil diperbaiki atau mengkonservasi kembali. Ironisnya, ratusan ikan yang biasanya mengelilingi lokasi tersebut juga menghilang.

Rusak Terumbu Karang Raja Ampat, Pemerintah Akan Gugat MV Caledonia Sky

JAKARTA (beritatrans.com) — Pemerintah Indonesia berencana menggugat kapal wisata MV Caledonia Sky karena dianggap telah merusak terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat. Saat ini pemerintah membentuk sebuah tim bersama yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, yakni Kemenko Kemaritiman, KKP, KLHK, Kemhub, Kemenpar, Kemenkumham, Kejaksaan Agung dan Polri serta Pemda setempat.