Angkasa Pura 2

KSPB Minta Pemerintah Jangan Takluk pada Korporasi Tambang
Energi Kelautan & PerikananKamis, 2 November 2017

Pasca pencabutan IUP Operasi Produksi oleh Menteri ESDM, status hukum atas keberadaan PT MMP di Pulau Bangka sudah illegal. Dan pemerintah harus segera melakukan rehabilitasi dan pemulihan, tidak boleh terpengaruh apalagi takut dengan ancaman PT MMP.

Ratusan Kapal Cantrang Belum Lepaskan Cantrang
Dermaga Kelautan & PerikananSelasa, 31 Oktober 2017

BREBES (BeritaTrans.com) – Menjelang penutupan batas akhir penggunaan alat tangkap cantrang pada akhir Desember mendatang, ratusan kapal di Kabupaten Brebes justru enggan untuk mengganti alat tangkap mereka. Dari 221 kapal yang ada, hanya dua kapal yang sudah mengganti alat tangkap yang disesuaikan oleh pemerintah. Sebab, nelayan tidak mampu untuk mengganti alat tangkap karena tingginya biaya […]

PPGI Minta Kemendag Segera Cabut Permen Impor Garam
Kelautan & PerikananJumat, 13 Oktober 2017

“Karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” kata Sekjen Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Sarli, di Jakarta, kemarin.

20 Tahun Impor Garam, Tertinggi 2016 Sebanyak 3 Juta Ton
Kelautan & PerikananJumat, 13 Oktober 2017

“Indonesia ternyata sudah 20 tahun melakukan impor garam, ironinya, angka impor garam tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu mencapai 3.000.000 ton,” kata Sekjen Kiara Susan H Romica di Jakarta, kemarin.

Informasi Reklamasi Dianggap Tertutup, KSTJ Gugat KLHK ke Komisi Informasi
Kelautan & PerikananKamis, 12 Oktober 2017

JAKARTA (aksi.id) – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tertutup terkait informasi reklamasi teluk Jakarta. Untuk itu KSTJ berencana menggugat KLHK ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, hari ini, Kamis (12/10/2017).

KSTJ: Surat Gubernur Djarot Melawan Hukum dan Ciderai Keadilan Nelayan
Kelautan & PerikananRabu, 11 Oktober 2017

JAKARTA (beritatrans.com) – Surat Gubernur DKI Jakarta dalam masa transisi, Djarot Syaiful Hidayat, bertentangan dengan hukum dan menciderai keadilan untuk nelayan. Alasan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) banyak menutupi fakta-fakta lain.