DITJEN HUBDAT SELARASKAN REGULASI ANGKUTAN MULTIMODA

Setelah 6 tahun peraturan mengenai multimoda disahkan oleh Menteri Perhubungan tahun 2012,   melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 8 tahun 2012, namun sosialisasinya masih dirasa kurang.

“Ini menjadi PR terbesar bagi kami. Ada beberapa PR dan ini terus kami lakukan, misalnya data distribusi angkutan barang sehingga moda angkutan mulai dari asal hingga tujuan. Kemudian database dan sistem informasi juga,” jelas Wahyudi.

Sanksi Pajak Dihapus, Kantor SAMSAT di Jakarta Masih Sepi

Sementara, wajib pajak dari Kecamatan Sawah Besar, Leni. “Pajak mobil saya telat 3 bulan, beruntungnya tadi petugas SAMSAT di depan menyampaikan informasi bahwa hari ini merupakan hari pertama dimulainya penghapusan sanksi pajak kendaraan,” kata wanita cantik ini.

Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Belum Dimanfaatkan Optimal Wajib Pajak

Dia mengatakan program penghapusan sanksi pajak ini diselenggarakan dalam rangka mengingat jasa-jasa para pahlawan RI yang pada tanggal 10 November 2018 lalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional.

Hasil Survey Balitbanghub: Pengguna Kendaraaan Pribadi Masih Dominasi ke Bandara Soetta

Setelah kendaraan pribadi, JA connexion termasuk di dalamnya pemadu moda bus DAMRI memiliki share hingga 23 persen. Sedangkan pengguna kereta (KA) bandara hanya lima persen.

Ada Pemda Enggan Serahkan Terminal Tipe A ke Ditjen Hubdat

Misalnya,  lanjut dia, dari 143 Terminal Tipe A di Indonesia, sampai saat ini  baru baru 97 yang diserahkan ke (Pemerintah Pusat/ Ditjen Hubdat). Padahal, UU sudah jelas-jelas mengamanatkan masalah tersebut.

Tidak Benar, Tol Solo-Ngawi akan Digratiskan Saat Awal Dibuka

Yang pasti, Manajemen JSN, sebagai operator jalan tol masih menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR untuk dapat mengoperasikan Segmen Sragen-Ngawi baik secara Gratis (sebagai tahapan sosialisasi kepada masyarakat) maupun sudah dipunggut tarif tol (berbayar).