Angkasa Pura 2

REVISI PM 108, KEMENHUB AKAN TETAP ATUR ANGKUTAN ONLINE
KoridorMinggu, 11 November 2018

Syafrin melanjutkan, “Kita akan melakukan pengaturan kuota, wilayah operasi, tarif batas bawah dan batas atas, berikutnya kita juga menambahkan satu hal terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Angkutan Sewa Khusus.”

Laba Astra Sedaya Naik 16%,  Paling Gede Dari Penjualan Toyota, Daihatsu, dan Isuzu
Koridor OtomotifSabtu, 10 November 2018

Siswadi mengatakan,  sebagian besar penyumbang pendapatan Astra Finance yakni di sektor penjualan otomotif, seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. 

Uji Publik RPM Angkutan Sewa Khusus, Dirjen Budi: Pihaknya Sangat Perhatikan Keluhan Semua Pihak
KoridorSabtu, 10 November 2018

Direktur Jenderal (Dirjen)  Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyebutkan pihaknya sangat memperhatikan keluhan semua pihak. Diharapkan, pada saat  diimplementasikan tidak ada gejolak dari pihak-pihak yang kurang puas terhadap regulasi yang disusun.

Uji Publik di Bandung, Direktur AMM Ahmad Yani Berharap PM Yang Baru Lengkap dan Tak Digugat Lagi
KoridorSabtu, 10 November 2018

Selain itu juga assosisi terkait serta pihak lain yang berkepentingan, seperti Organda, Kemenkominfo, Kementerian Komperasi dan UKM serta lainnya. “Dengan harapan, PM yang baru nanti benar-benar lengkap dan sempurna, menampung semua aspirasi, dan tak digugat pihak tertentu di masyarakat,” kata Yani, saat dikonfirmasi BeritaTrans.com.

Diikuti 750 Orang, Astra Financial Gelar  Fun Bike di Kampus Universitas Indonesia
Koridor SDMSabtu, 10 November 2018

Acara ini dimulai pukul 07.00 dengan track keliling kampus UI Depok.  Dengan kegiatan fun bike atau sepeda santai yang diikuti oleh oleh seluruh peserta khususnya kelaurga besar Astra serta mahasiswa UI Depok bisa membangun kebersamaan dan kesehatan sekaligus gerakan ramah lingkungan.

Ini Tarif Batas Bawah Dalam RPM Tentang Angkutan Umum Sewa Khusus
KoridorJumat, 9 November 2018

Menurutnya ada empat hal pokok yang akan tetap diatur Pemerintah melalui PM yang baru nanti. Mereka itu tidak masuk pasal-pasal yang dibatalkan MA.

“Adapun empat aturan itu antara lain, soal tarif, zonasi, kuota, tanda nomor kendaraan bermotor (TNBK) serta standar pelayanan minimum (SPM) angkutan online,” jelas Yani, saat dikonfirmasi BeritaTrans.com.