JAKARTA (beritatrans.com) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2013 ini akan menerima dana PSO (public service obligation) sebesar Rp704,9 miliar untuk menunjang pelayanan kepada penumpang kereta api kelas ekonomi."Badan Anggaran DPR telah menyetujui dana PSO bagi kereta api sebesar Rp704.784.789.000,-," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Anggoro Budi Wiryawan di Jakarta, akhir pekan kemarin.Jumlah PSO kereta api tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar Rp770 miliar. Dalam PSO 2012, realisasi penggunaan dana PSO hanya Rp624 miliar (81 persen), sehingga tersisa Rp146 miliar. Dari target 980,056.558 juta tempat duduk kereta api yang memperoleh dana PSO, hanya terlaksana sebanyak 84.637.262 tempat duduk, sehingga mengalami defisit sebanyak 13.419.296 tempat duduk.Hal ini akibat frekuensi dan stamformasi realisasi lebih rendah dari frekuensi dan stamformasi kintrak serta penarikan KRL Ekonomi yang diganti dengan KRL AC Commuter Line, kata Anggoro.Selain itu, tambah Anggoro, berkurangnya stamformasi akibat pekerjaan pemasangan AC Split pada kereta ekonomi.Terkait dengan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan dana IMO (infrastruvture maintenance and operation) untuk tahun 2013 sebesar Rp1,712 triliun kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam APBN 2013, anggaran IMO belum tertampung, sehingga Ditjen Perkeretaapian mengusulkan lagi melalui BA-BUN untuk ditampung dalam APBNP 2013.Skenario, jika anggaran IMO tidak tertampung dalam APBNP 2013, maka besaran IMO akan di set off dengan dana TAC (track access charges/biaya penggunan prasarana perkeretaapian yang harus dibayar oleh PT KAI atas penggunaan prasarana).Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan mengatakan untuk biaya TAC yang harus dibayarkan KAI kepada pemerintah, idealnya Rp1,8 triliun. Angka ini jika memasukkan total keseluruhan biaya. Namun akhirnya dipertimbangkan jangan sampai KAI yang malah membayar selisih TAC dengan IMO, maka biaya TAC 2013 diperkirakan Rp1,1 triliun."Kami menilai janganlah KAI malah harus menomboki selisih pembayaran antara TAC dan IMO, karena bisa-bisa, biaya dibebankan kepada masyarakat," kata Bambang.Bambang menambahkan dana TAC yang dibayar KAI kepada pemerintah itu akan masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (aisha)