18.000 Truk di Pelabuhan Tanjung Priok Mogok 3 Juni 2013

  • Oleh :

Jum'at, 31/Mei/2013 16:50 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) Ketua DPU Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI, Gemilang Trigan menyatakan ribuan angkutan barang dan petikemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dipastikan stop operasi mulai Senin 3 Juni sampai batas waktu belum ditentukan. Total angkutan barang/trailer di Priok 18.000 unit. Kebijakan stop operasi ini diambil dalam pertemuan rapat pleno DPU Angsuspel Organda DKI, yang dihadiri sekitar 200 perusahaan angkutan, kemarin. Aksi ini sebagai protes kepada Meneg BUMN karena memberikan hak istimewa kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,II,III dan IV dalam mengelola pelabuhan.Padahal, hak istimea itu bertentangan dengan UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pasal (2) ayat (1) huruf (d). Menurut Tarigan, disebutkan maksud dan tujuan mendirikan BUMN antara lain sebagai perintis kegiatan usaha yang belum dapat diusahakan sektor swasta/koperasi. Tapi kenyataannya dari laporan pengusaha angkutan di daerah seperti di Cirebon dan Palembang, mereka sudah menemukan mobil angkutan barang milik Pelindo II. "Bahkan di Cirebon sudah mulai beroperasi, kata Tarigan. Tarigan mengakui pihaknya sudah mendapat surat dari Dirut Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC) , RJ Lino yang menegaskan pendirian anak perusahaan Jasa Armada Indonesia (JAI) tidak akan menggarap angkutan darat tapi khusus layanan pandu/tunda. Namun kami tak percaya karena kenyataan sudah ada sejumlah kendaraan angkutan barang milik Pelindo II di Priok dan pelabuhan lainnya beroperasi, tuturnya. Menurut Tarigan yang juga Ketua Forum Angsuspel se-Indonesia, aksi stop operasi ini sudah kami sebarkan pada Angsuspel di daerah-daerah dan kepada kostumer sudah kami beritaukan angkutan barang tak operasi pada 3 Juni mulai pk 06.00 sampai Meneg BUMN merespon tuntutan pengusaha truk.KOMENTAR GINSI Dihubungi terpisah Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Ridwan Tento mengatakan jika stop operasi benar terjadi pemilik barang diprediksi bakal merugi sangat besar. Kerugian itu antara lain kelebihan waktu pakai container (demurrage) dan biaya penumpukan (storage). Belum lagi kalau pemilik barang harus menanggung kongesti charge. Ridwan mengharapkan semua pemegang kepentingan di Pelabuhan Priok lebih mengedepankan dialog ketimbang stop operasi. (wilam)