Sudah 795.654 Meter Lahan Dibebaskan untuk Jalur Ganda KA Pantura

  • Oleh :

Rabu, 02/Okt/2013 13:34 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Sebanyak 795.654 meter persegi lahan dibebaskan dan ditertibkan untuk proyek jalur ganda (double track) kereta api (KA) pantai utara Jawa. Sisa lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut antara lain masih tahap renegosiasi harga dengan pemilik lahan.Total keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk proyek double track jalur Pantura tersebut, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Arief Heryanto, mengemukakan sebanyak 1.165.395 meter persegi."Di sejumlah lokasi, terdapat sejumlah lahan yang belum pas harganya. Musyawarah antara tim pembebasan lahan dengan pemilik lahan masih terus berlangsung. Pendekatan tak hanya secara formal, tetapi juga informal. Dari pintu ke pintu. Kami terus mencoba meyakinkan pemilik lahan bahwa pembebasan dan penertiban lahan ini dalam rangka kepentingan umum," jelasnya kepada beritatrans.com, Rabu (2/10/2013).Pendekatan secara double track tersebut untuk di beberapa lokasi ternyata amat efektif. Contohnya, untuk wilayah kerja Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Utara Jawa, dari 95.615 meter persegi lahan yang dibutukan, seluruhnya sudah dibebaskan. Lahan tersebut di Kota Cirebon sebanyak 1.398 meter persegi, Kabupaten Cirebon : 22.643 meter persegi dan Kabupaten Brebes : 71.574 meter persegi.Di Satker Pembangunan Jalur ganda Tegal Pekalongan Semarang, Arief Heryanto mengemukakan dari kebutuhan 629.369 meter persegi lahan, sudah dibebaskan 527.921 meter persegi atau 83,84 persen. Lahan yang telah dibebaskan itu Kota Pekalongan 8.481 meter, Kabupaten Batang 393.287M2, Kabupaten Kendal 95.960M2, dan Kota Semarang 30.193 meter.Tim pembebasan lahan masih proses negosiasi harga untuk membebaskan lahan di Kabupaten Batang seluas 37.639M2, di Kabupaten Kendal seluas 3.326M2 dan Kota Semarang seluas 60.839M2."Terdapat 4 Kelurahan di kota Semarang terdapat bangunan milik warga yang berada di tanah milik negara yaitu Karangayu 136 bidang, Krobokan 140 bidang, Bulu Lor 79 bidang dan Krapayak 8 bidang sehingga diperlukan payung hukum dari BPN untuk ganti rugi (kurang lebih 13.398 meter persegi)," jelasnya.Selain itu, diperlukan pengadaan tanah seluas 233.688 M2 yang terdiri dari tanah PTPN seluas 201.916M2, Tanah Perhutani seluas 25.736M2, Tanah TNI AD yang berada disekitar Bandara Ahmad Yani Semarang seluas 6.036M2. Tanah-tanah milik PT PTPN, Perhutani dan Tanah TNI AD sudah dapat dilaksanakan konstruksi pembangunan jalur ganda sementara proses administrasi pengadaan lahan tetap berlangsung.Sedangkan Satker Pengembangan Perkeretapiaan Jateng, dia mengemukakan dari rencana pembebasan lahan 330.798M2, baru terealisasi 115.765M2 atau 34,99%. Lahan yang telah dibebaskan di Kota Semarang 2.540M2, Kabupaten Demak 7.758M2, Grobogan 69.806 M2, dan Bojonegoro 35.661 M2Pengadaan Tanah di Kota Semarang seluas 2.540M2 telah warga sepakat untuk dibebaskan, terdapat 8 bidang yang belum dibayar ganti rugi tanah. "Pengadaan Tanah di Kabupaten Demak seluas 7.758M2, untuk Tanah Kas Desa menunggu surat perintah membayar dari P2T. Sedangkan pengadaan tanah diKabupaten Grobogan seluas 139.612M2, sudah dibebaskan seluas 69.806M2," ungkap Arief.Untuk pengadaan tanah di Kabupaten Blora seluas 143.232M2, warga belum sepakat dengan harga yang ditawarkan P2T. Sementara itu, pengadaan tanah Kabupaten Bojonegoro seluas 37.661M2, sudah dibebaskan 35.661 meter persegi.Pembayaran sudah dilakukan terhadap tanah warga yang telah selesai diverifikasi status kepemilikan tanah, 8 bidang tanah menunggu hasil verifikasi tentang status kepemilikan tanah. "Tim P2T mengajukan permohonan permintaan pendapat hukum ke Kejati Semarang terkait penyelesaian tanah kas desa," ujarnya.Proses musyawarah harga tanah yang ke dua dilakukan terhadap warga yang belum sepakat dengan harga yang ditawarkan P2T, sisa 728 bidang tanah seluas 69.806 M2. Musyawarah harga tanah kedua dan untuk mempercepat dilakukan pendekatan secara informal terhadap pemilik tanah yang belum sepakatTahap pemberkasan oleh warga yang sudah sepakat guna pembayaran ganti rugi dan dilakukan pendekatan informal terhadap pemilik tanah yang belum sepakatJAWA TIMURUntuk wilayah kerja Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur (Jatim), dari kebutuhan 52.265 meter persegi lahan, Direktur Prasarana Perkeretaapian menuturkan sama sekali belum bisa dibebaskan karena berbagai faktor.Pengadaan tanah di Kota Surabaya seluas 26.545 M2, pengukuran peta bidang oleh BPN Kabupaten/Kota. Pengadaan tanah di Kabupaten Gresik seluas 4.200 M2, saat ini dilakukan penilaian oleh tim appraisal. Sedangkan pengadaan tanah di Kabupaten Lamongan seluas 15.300 M2, Penaksiran harga oleh appraisal sudah selesai.Selain itu, pengadaan tanah di Kabupaten Bojonegoro seluas 9.220M2, sudah pada tahap finalisasi penaksiran harga oleh appraisal. Perlu dilakukan percepatan pengukuran peta bidang oleh BPNDi samping itu, perlu percepatan penilaian dari tim appraisal tentang penaksiran harga tanah, sehingga target proses negosiasi negosiasi dengan warga dapat dilakukan. Penyampaian perhitungan penaksiran harga kepada P2T/BPN, direncanakan minggu ke-1 bulan Oktober 2013 dilakukan musyawarahpembayaran ganti rugi kepada warga.(aw).