Dirjen Perhubungan Laut Imbau Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II Tak Mogok

  • Oleh :

Selasa, 17/Des/2013 19:37 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Kementerian Perhubungan mengimbau kepada pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk memilih menyalurkan aspirasi tanpa harus berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan terhadap pengguna jasa. Dengan pilihan tersebut, maka selain aspirasi tetap bisa disalurkan, namun kepentingan nasional tidak sampai terganggu.Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit menyampaikan imbauan itu berkaitan dengan ancaman Serikat Pekerja PT Pelindo II akan mogok kerja pekan depan (23-24 Desember 2013) jika Direktur Utama Pelindo Richard Joost (RJ) Lino tak juga lengser dari jabatan. Ketua Serikat Pekerja PT Pelindo II Kirnoto mengatakan mogok kerja akan melibatkan seluruh pegawai Pelindo II. Kami tinggal bilang saja, maka semua akan setuju, tegas Kirnoto di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (16/12). Selengkapnya di: http://beritatrans.com/2013/12/17/serikat-pekerja-pelindo-ii-ancam-mogok-23-24-desember/Menurut Dirjen Perhubungan Laut, menyampaikan aspirasi dengan cara mogok atau berdemo merupakan hak setiap warganegara. Hanya saja, demo ini menjadi persoalan tersendiri bila dilakukan oleh pegawai pengelola 12 pelabuhan di Sumatera Barat hingga Kalimantan Barat. Mogok kerja tentu akan melumpuhkan aktifitas pelabuhan. Arus bongkar muat akan terhenti. Apalagi, Bobby mengutarakan bila demo itu melanda Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. "Efeknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Dampak negatif ini mesti dipertimbangkan secara arif oleh teman-teman pegawai PT Pelabuhan Indonesia II," ujarnya.Karenanya, mantan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok tersebut mengimbau pegawai untuk memilih langkah yang lebh baik dan bisa jadi lebih efektif hasilnya ketimbang mogok kerja. "Saya yakin Kementerian BUMN akan merespon dengan baik aspirasi pegawai PT Pelabuhan Indonesia II. Tentu akan ada langkah - langkah signifikan untuk menciptakan harmoni di BUMN," cetus mantan Kepala BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan itu. (aw).Gambir-20130820-00394