SPPI: Progres Kalibaru Hanya 13,99%, Bukan 45%

  • Oleh :

Kamis, 30/Janu/2014 13:01 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) -- Serikat Pekerja Pelindo II (SPPI-II) mendesak pemerintah mengawasi secara intensif pembangunan Terminal Kalibaru. Pengawasan ini sangat penting mengingat kebijakan Dirut Pelindo II selalu gegabah dan tidak professional."Jika tidak ada pengawasan ketat oleh pemerintah (Kemenko perekonomian, Kemeneg BUMN, dan Kemenhub) dikhawatirkan terjadi krisis keuangan di perusahaan berstatus BUMN ini di masa mendatang," kata Ketum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI-II), Kirnoto, kemarin.Dia memberikan contoh RJ Lino gegabah, progres pembangunan Kalibaru per Desember 2013 sesuai Berita Acara Joint Inspection of Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I antara Konsultan PT Haskoning Indonesia, sebagai pengawas pekerjaan dan PT PP (Persero) sebagai kontraktor disebutkan per- Desember 2013, kemajuan pekerjaan baru13,99%. Tapi anehnya keterangan RJ Lino saat kunjungan Wapres dan Wamenhub belum lama ini menyebutkan pembangunan telah mencapai 45%.Serikat Pekerja Pelindo II (SPPI-II) menduga RJ Lino saat ini sedang panik karena dana untuk pembangunan Kalibaru yang diharapkan dari pinjaman jangka panjang luar negeri (offshore loan), serta dari investor tak kunjung datang.Pasalnya, para investor dan kreditur asing tersebut belum yakin prospek Kalibaru ini dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Karena RJ Lino tidak mampu memberikan jaminan dalam bentuk feasibility study, business plan, market, serta operational dan financial models Terminal Kalibaru.Kirnoto mengatakan RJ Lino selama ini bekerja bersama konsultan-konsultan asing seperti Rothchild, sebagai financial advisor & fund arranger, David Wignal Associate, Norton Rose Fullbright sebagai konsultan seleksi mitra dan juga pencari dana ternyata belum mampu menyusun blue print-road map pembangunan Kalibaru.Penunjukkan konsultan sebagai partner RJ Lino ini pun tidak professional. Buktinya, konsultan-konsultan ini telah bekerja bersama Pelindo II dalam perencanaan projek-projek pembangunan pelabuhan Sorong, Sunda Kelapa Heritage dan Musi Channel. Namun semua projek tersebut tak satupun yang bisa dijalankan. Padahal konsultan tersebut dikontrak milyaran rupiah.Menurunnya, kepercayaan kreditur dan investor asing lebih disebabkan karena projek Kalibaru tidak direncanakan dengan matang dan tidak konsisten atau selalu berubah-ubah.Misalnya, terkait rencana pembuatan akses jalan menuju terminal Kalibaru yang melewati pemukiman warga dengan biaya 56 milyar tiba-tiba diubah ke arah lain. Sementara uang belasan milar sudah dikeluarkan untuk biaya jalan di lokasi lama.Selain itu PT Mitsui sebagai mitra yang akan mengoperasikan terminal Kalibaru masih enggan mencairkan dana dalam bentuk upfront fee sebesar USD 100 juta karena kerjasama dengan Pelindo II belum ada kontraknya.Kesulitan dana untuk membiayai pembangunan Kalibaru ini membuat RJ Lino melakukan keputusan gegabah dengan mengajukan pinjaman dari Bank Mandiri dan BNI dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) jangka pendek atau satu tahun sebesar Rp 4 triliun dan akan jatuh tempo pada Agustus 2014.Pelindo II yang mentargetkan pendapatan 6-7 triliun per tahun dengan laba bersih sekitar 2 triliun ini,harus membayar pinjaman KMK Rp 4 triliun dalam waktu satu tahun. Ini merupakan permasalahan yang akan membelit keuangan Pelindo II. Karena hanya dalam satu tahun bisa terlilit hutang besar akibat kebijakan dan tindakan-tindakan tidak professional dari RJ Lino.Pembangunan Kalibaru yang berpayung hukum pada Keputusan Presiden nomor 36 tahun 2012 ini dengan target pada Desember 2014, paling tidak satu terminal petikemas sudah diselesaikan dan siap operasi. Namun melihat perkembangan di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan, projek pembangunan Kalibaru ini terancam gagal memenuhi target penyelesaiannya. (wilam)