Kemenhub-Pemkab Maluku Barat Jalin Kerjasama Pengembangan Bandara Moa Lakor

  • Oleh :

Jum'at, 28/Feb/2014 19:52 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku sepakat membangun dan mengembangkan Bandar Udara Baru di Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.Penandatanganan naskah kesepakatan bersama itu ditandatangani Dirjen Perhubungan Udara, Harry Bhakti dan Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Barnabas Orno di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (28/2/2014).Kepala Bagian Hukum dan Humas Perhubungan Udara, Israfulhayat mengatakan, Bandar Udara Baru di Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku telah ditetapkan Lokasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.Menurut dia, untuk mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan dan pariwisata khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku perlu perlu tersedianya transportasi udara yang memadai sehingga keberadaan Bandar Udara Baru di Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Barat Daya Provinsi Maluku sebagai salah satu fasilitas umum yang harus didukung.Untuk percepatan pembangunan dan pengembangan diperlukan dukungan yang positif baik dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jelas Isrtafulhayat.Kesepakatan bersama ini, tambah dia, untuk memberikan pedoman umum bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara di Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku secara bertahap sesuai perencanaan untuk bandar udara.Secara umum, kesepakatan bersama ini mengatur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan membangun sisi udara dan akan mengoperasikan Bandar udara melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara optimal serta menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Israfulhayat juga mengemukakan, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menyediakan lahan secara bertahap sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan berdasarkan rencana induk, membangun sisi darat bersama sama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Maluku, mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) serta tersedianya aksesibiltas dan utilitas, juga mengusahakan jasa terkait bandar udara melalui kerjasama dengan penyelenggaraan bandar udara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, papar dia. (machda/awe)