Kementerian Perindustrian Diminta Perhatikan Industri Galangan Kapal

  • Oleh :

Selasa, 04/Nov/2014 21:58 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian diminta lebih memperhatikan industri galangan kapal. Apalagi Presiden Joko Widodo bertekad membuat Indonesia sebagai Poros Maritim dunia."Industri galangan kapal adalah penunjang penting industri pelayaran nasional. Tidak mungkin industri pelayaran dapat tumbuh maksimal bila industri galangan kapalnya lemah seperti sekarang," kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Ipperindo) Eddy Kurniawan Logam di Jakarta, Selasa (4/11/2014).Eddy mengatakan, industri galangan kapal nasional selama ini kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. Padahal dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional atau yang lebih dikenal dengan asas cabotage, tidak hanya mengamanatkan pemberdayaan industri pelayaran, tetapi juga pemberdayaan industri galangan kapalnya."Tetapi sudah hampir 10 tahun ini industri galangan kapal nasional masih dibebani oleh berbagai pajak dan fiskal. Sehingga tidak kompetitif dan kalah bersaing dengan galangan kapal di luar negeri," ujarnya.Eddy mengakui, sejak dikeluarkannya Inpres tentang asas cabotage, pertumbuhan kapal di nasional meningkat pesat. Pada tahun 2005 jumlah kapal nasional baru sekitar 5.000 unit, tetapi saat ini telah mencapai sekitar 13.000 unit. Artinya, selama sembilan tahun pemberlakuan asas cabotage, penambahan kapal nasional mencapai sekitar 8.000 unit."Sayangnya dari jumlah sebesar itu, kapal hasil produksi dalam negeri hanya sekitar 10 persen. Sisanya diimpor," kata Eddy.Pengusaha pelayaran memang lebih memilih impor kapal ketimbang membeli kapal dari dalam negeri. Sebab, kapal produksi dalam negeri harganya lebih mahal sekitar 15 hingga 20 persen. Selain itu perbuatannya memakan waktu hingga 16 bulan. Sementara kalau impor, paling lama 6 bulan kapal sudah bisa dioperasikan.Eddy berharap, agar industri galangan kapal nasional kompetitif maka pemerintah harus membuat kebijakan fiskal yang mendukung bagi tumbuhnya industri pembuatan kapal. Misalnya pembebasan pajak dan bea masuk komponen serta pengenaan bunga bank non komersial."Kami berharap pajak impor komponen nol persen. Sedangkan bunga bank cukup antara 4 sampai 5 persen," katanya.Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Harjo mengatakan, pihaknya akan turut mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan industri galangan kapal nasional. Sebab, kata dia, untuk menjadi poros maritim dunia, keberadaan galangan kapal mutlak diperlukan sebagai penunjang utama industri pelayaran."Jangan sampai kapal yang berlayar di Indonesia hasil impor semua. Padahal putra dan putri Indonesia juga banyak yang mampu membuat kapal sendiri," kata Bambang.Selain itu, kata Bambang, dengan impor kapal berarti devisa nasional pergi ke luar negeri. "Coba bayangkan berapa devisa kita yang berpindah ke luar negeri dengan pembelian sekitar 8.000 kapal itu. Jumlahnya pasti mencapai miliaran dolar Amerika," tutur Bambang.Padahal, lanjutnya, uang sebanyak itu bisa untuk memberdayakan industri galangan kapal nasional yang sudah jelas merupakan industri padat karya. "Saya yakin bila industri galangan kapal nasional berkembang, puluhan ribu tenaga kerja Indonesia bisa terserap. Sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran," katanya. (aliy)