JAKARTA (beritatrans.com) - Rakyat diminta tidak memilih pemimpin atau kepala daerah yang tidak prorakyat dan proangkutan umum. Beberapa daerah saat ini sangat minim angutan umum bahkan kolaps tanpa ada keijakan yang berarti.Demikian sampaikan pakar transportasi Unika Soegijarnoto Semarang, Djoko Setijowarno kepada beritatrans.com di Jakarta, kemarin. "Kepala daerah adalah ujung tombak pembangunan angkutan umum di daerah. Jika mereka tidak mempunyai visi dan misi yang jelas tentang pembangunan transportasi umum sangat payah," kata dia.Beberapa kota di Indonesia bahkan Kota Jakarta sebagai ibukota negara sangat minim transportasi umum. Padahal, permintaan jasa angkutan umum itu sangat besar. "Kini, banyak operator angkutan umum yang kolaps, sehingga rakyat tidak mendapatkan pelayanan yang baik," kata Djoko.Pemda dengan APBD atau kebijakan fiskal yang domiliki bisa membantu memberdayakan transportasi umum di daerahnya. Kalau transportasi umum semua diserahkan pada swasta tidak mungkin. Demikian sebaliknya jika semua diserahkan pada pemerintah berat juga."Perlu ada sinergi antara Pemda dengan dunia usaha khususnya operator transportasi. Perlu juga visi dan keperpihakan kepala daerah yang kuat untuk membangun dan menyediakan transportasi umum bagi rakyatnya," jelas Djoko yang juga Ketua Lab Transportasi Unika Soegijoparnoto tersebut.Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan lainnya harus mengembangkan transportasi umum yang baik. Akan lebih optimal jika yang dikembangkan angkutan umum massal seperti kereta api, bus rapit transit (BRT) dan lainya. "Mengatasi kemacetan tak bisa dengan mengandalkan angkota apalagi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Justru kemacetan makin parah dan rawan kercelakaan," tegas Djoko.(helmi)