KSPMI: Rekomendasi Faisal Basri Dkk Berpotensi Hancurkan Pertamina

  • Oleh :

Senin, 22/Des/2014 13:58 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Penghapusan Premium RON 88 jika dilakukan tanpa bertahap, sangat berpontensi "menghancurkan" bisnis BBM Pertamina. Pemerintah harus bijak dan jangan sampai menghancurkan Pertamina sebagai lembaga."Penghapusan RON 88 yang tidak dilakukan secara bertahap, sama dengan Pemerintah memberi angin dan memberi peluang bisnis ke pihak asing. Karena itu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) harus dikaji lebih dalam dan secara bijak oleh Pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra kepada pers di Jakarta, Senin (22/12/2014).Pemerintah dan elit politik di negeri ini sangat tahu bahwa Kilang Pertamina adalah kilang tua yang hanya mampu hasilkan Produksi RON 92 - 96 sebesar 200.000 barrel per bulan. "Disamping RON 92, kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sejumlah 3.5 juta barrel per bulan. Naptha merupakan material pokok yang akan diblending dengan RON 92 sehingga menjadi Premium RON 88," kata Faisal.Oleh karena RON 92 yang dihasilkan Kilang Pertamina terbatas, jelas Faisal, perlu diimpor RON 92. Hal Ini akan justru akan menaikkan cost produksi BBM Pertamina."Jika Premium RON 88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina jadi jeblok dan hancur," jelas aktivis buruh itu.Akibatnya, papar Faisal, pesaing (Pihak Asing) akan merajalela. Apalagi mereka tidak punya kewajiban dan kemauan untuk supply bbm ke pelosok tanah air. "Pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan bbm hanya di kota kota besar. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan "untung"dan nyaris tidak bersedia "berkorban" buat kepentingan masyarakat dengan "jualan" bbm di pelosok pelosok terpencil di tanah air," kilah Faisal.Pemerintah harusnya memikirkan ini secara serius. Atau, apakah ini yang diinginkan Pemerintah? "Asing merajalela di atas kesulitan Pertamina yang pada dasarnya adalah perusahaan milik rakyat, milik Bangsa," terang Faisal."Kita tidak anti asing. Tetapi mengingat BBM adalah produk yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat, Pemerintah harus menjauhkan kesan bahwa Pemerintah akan beri kesempatan bagi asing merajalela menguasai bisnis migas di negeri ini," urai Faisal.Dikatakan, kita sama sama tahu, Perusahaan Migas milik asing begitu mudahnya buat SPBU dinegeri ini. Tidak ada syarat syarat khusus bagi mereka dalam bangun SPBU non subsidi. "Sementara ketika Pertamina ingin bangun SPBU di Kuala Lumpur dan Serawak saja , harus penuhi berbagai syarat yang sulit untuk kita penuhi," tukas Faisal.Sebaliknya, tambah Faisal, buat perusahaan asing, mereka dengan mudah membangun spbu dinegeri ini dan terkesan mendapat "keringanan" untuk mewujudkannya.(helmi)

Tags :