BPK: 14 Calon Penerima PMN Belum Masih Ada Catatan Keuangan

  • Oleh :

Senin, 02/Feb/2015 11:53 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki catatan dan temuan signifikan yang belum diselesaikan. Dari jumlah tersebut termasuk beberapa BUMN sektor transportasi.Anggota BPK Achsanul Qosasi kepada detikFinance, Minggu (1/2/2015) mengatakan, pemberian suntikan modal untuk BUMN kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Perusahaan pelat merah yang mendapat catatan BPK antara lain PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Angkasa Pura (AP), Bulog, PT Garam, PTPN, PT Pelni, PT Pindad, Kereta Api Indonesia (KAI), PT Sang Hyang Seri, Perum Perumnas, Perum Perikanan, PT Industri Kapal, Pelindo IV. "Namun ke-14 BUMN tersebut bukan tidak layak, tapi jika mereka cepat menyelesaikan temuan-temuan tersebut dengan BPK, maka catatan tersebut bisa terselesaikan. Semoga dalam waktu dekat mereka dapat membereskan temuan tersebut," kata Achsanul lagi.Dia menambahkan, jika dilihat dari sektor usahanya, kata dia, para BUMN ini layak menerima PMN karena memang sesuai dengan program pemerintah."Jika dibagi pada besaran dan jenis usaha, maka PMN kali ini mengerucut pada tiga sektor, yaitu infrastruktur Rp 39,8 triliun, sumber daya alam (pertambangan dan pertanian) Rp 14,8 triliun, serta keuangan dan perbankan sebesar Rp9 triliun. Sedangkan sisanya lebih pada penyehatan BUMN itu sendiri," jelasnnya.Jika dilihat dari kualitas BUMN, maka BPK sudah memberikan sejumlah catatan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan anggota DPR untuk membantu pengambilan keputusan nanti."Terutama BUMN yang masih memilki catatan khusus dari BPK terkait hal-hal yang harus diselesaikan," katanya.Seperti diketahui, Pemerintah sudah menganggarkan Rp75 triliun dalam APBN 2015 untuk jadi tambahan modal ke sejumlah BUMN. Sebanyak 35 BUMN akan menerima tambahan modal sebanyak Rp48 triliun.Sebelum dana ini cair, Pemerintah harus meminta persetujuan DPR terlebih dahulu. Rapat dengan Komisi VI dan XI sudah digelar sejak awal tahun ini. Namun DPR belum mengambil keputusan.(helmi/aliy)

Tags :