JAKARTA (beritatrans.com) - Komisi VII DPR akan meminta bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membahas masalah pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang Jawa Barat. Pertemuan itu akan dilakukan secepatnya guna mencari solusi yang menguntungkan semua pihak terkait silang sengketa proyek pelabuhan tersebut."Kami masih reses, nanti kita koordinasi dengan Komisi V memanggil Kementerian Perhubungan," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/3/2015)Kardaya menambahkan sebaiknya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang harus menengahi perselisihan para pihak terkait rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.Kardaya menilai perselisihan soal Pelabuhan Cilamaya tidak seimbang. PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya bisa menerima kebijakan Kementerian Perhubungan."Pertamina tidak akan berkutik menghadapi aturan yang akan dibuat Kementerian Perhubungan dalam membangun Pelabuhan Cilamaya. Pertamina disuruh Menteri aja sudah gemetaran dengkulnya. Pertamina bisa digebukin sama Menteri (Perhubungan)," ujar Kardaya lagi.Dia berharap Kementerian ESDM sebagai Kementerian teknis untuk Pertamina, bisa melindungi segala kebijakan dan keputusan. "Jika Pertamina masih tetap ngotot melindungi pipa migas tanpa ada dukungan dari Kementerian ESDM hal tersebut sia-sia," katanya pada sebuah diskusi itu."Harusnya yang sejajar Menteri ESDM yang ngotot untuk melindungi Pertamina biar nggak terganggu, jangan Pertamina sendiri," papar kader Partai Gerindra itu.Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, Pertamina menolak Pelabuhan Cilamaya karena ada banyak pipa gas di lepas pantai Karawang. Jika pelabuhan tetap dibangun, Pertamina khawatir akan mengganggu produksi migas dan bisa menimbulkan risiko kerusakan dari pipa yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java.(helmi/awe)