Polwan Berjilbab Harus Tetap Gesit dan Profesional

  • Oleh :

Rabu, 25/Mar/2015 21:58 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Guru Besar Kajian Kepolisian UI Prof.Dr.Bambang Widodo Umar meminta Polri melakukan kajian menyeluruh sebelum mengeluarkan satu kebijakan. Kebijakan itu harus menggambarkan kehendak institusi bukan pimpinan atau kelompok tertentu."Salah satunya, kebijakan Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengenai aturan berjilbab bagi Polwan muslimah. Jangan membuat kebijakan yang maju mundur atau tak tegas sehingga kontraproduktif bagi Polri sendiri," kata Bambang pada beritatrans.com, di Jakarta, Rabu (24/3/2015).Satu hal yang diminta Bambang, kalaupun Polwan berjilbab harus tetap gesit, profesional dan melayani masyarakat dengan baik. "Paling tidak sama dengan sebelum mengenakan jilbab, syukur kalau lebih baik lagi," tegas putra Surabaya ini.Dikatakan, Polri mempunyai Badan Litbang yang hebat didukung SDM pilihan. Selain itu juga membentuk tim independen yang bisa mengkaji apapun masalah terkait kebijakan yang akan diambil."Kebijakan Polwan boleh berjilbab sudah pernah ada zaman Kapolri Sutarman, yang kemudian ditunda. Kini Kapolri Badrodin kembali mengizinkan. Apa sebenarnya alasan kebijakan ini, Polri kok terkesan tak tegas," kata Bambang.Idealnya, lanjut dia, kebijakan Polri harus holistik dan berwawasan ke depan. Kebijakan itu sudah dikaji dan dibahas secara mendalam. "Jadi, kebijakan Polri bukan karena Sutarman, Oegroseno atau Badrodin. Tapi kebijakan institusi sebagai hasil kajian mendalam termasuk mempertimbangkan faktor sosial psikologis di masyarakat," jelas Bambang.Dia tak mempermasalahkan jilbabnya. Tapi, Polri harus tegas dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas."Di daerah mayoritas muslim seperti Aceh misalnya, Polwan berjilbab bisa dimaklumi. Tapi, untuk daerah yang heterogen seperti Jakarta atau justru umat Islam minoritas Polwan berjilbab belum tentu dikehendaki masyarakatnya," tandas Bambang.(helmi)

Tags :