JAKARTA (BeritaTrans.com) Pemerintah Indonesia harus merumuskan kebijakan dan strategi jitu untuk memercepat capaian pembangunan, menurunkan angka kemsikinan serta meningkatkan kesejahteraan 250 juta penduduknya. Pembangunan infarstruktur transportasi di Indonesia harus tepat guna dan memadukan berbagai moda transportasi di Tanah Air untuk mendukung sistem logistik nasional.Infrasturktur yang harus dibangun dalam 5 tahun yaitu: jalan baru 2.500 km, 15 bandara baru, 20 pesawat perintis, 24 pelabuhan baru dan sebagainya. Beberapa target sasaran infrastruktur terkait dengan maritim dan kelautan, mulai dari pengembangan 24 kawasan strategis di akhir RPJMN, pengadaan 50 kapal unit kapal penyeberangan, kecukupan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sampai dengan 75% yang harus dicapai diakhir RPJMN, kata Arifin Rudiyanto, Deputi Bappenas Bidang Pengembangan Regional saat menajdi pembicara pada Rakor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin (7/12/2015).Strategi yang perlu dilakukan antara lain: pembangunan transportasi multimoda dan mendukung sislognas kawasan industri, melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan lokal, dan meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, jelas Arifin.Sasaran RPJMN lainnya yang harus tercapai di akhir RPJMN terkait Kemenhub yaitu terbangunnya bandara, meningkatkanya on time performance penerbangan sebesar 95%, tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan sungai dan penyeberangan di 261 lintas dan terbangunnya jalur KA sepanjang 4.571 km, jelas Arifin dalam sesi diskusi yang dipandu Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko itu.Seperti diketahui, papar Arifin, saat ini kontribusi ekonomi di Indonesia tidak seimbang, sekitar 60% di sumbang oleh pulau Jawa, 20% dari Sumatera dan 20% sisanya. Sehingga terjadi disparitas pembangunan yang mengakibatkan high cost ekonomi. Hal ini terjadi karena pendekatan pembangunan di masa lalu yang lebih banyak pada pendekatan sektoral dengan konsep Jawa sebagai pusat pertumbuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan daerah di luar Jawa kurang berkembang dan biaya transportasi ke luar Jawa lebih tinggi, terang pejabat Bappenas itu.Oleh kaarena itu, kerangka berfikir pembangunan infrastruktur transportasi 2015-2019 yaitu di awali dengan amanat RPJN yaitu: Infrastruktur yang memadai, pendapatan perkapita USD 14ribu, pengangguran kurang dari 5%, penduduk miskin sekitar 5%, dan HDI dan GDI meningkat. Kemudian diturunkan menjadi visi dan misi Presiden (Nawacita). Selanjutnya terkait dengan infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah tingginya biaya logistik sehingga ada isu strategis yang harus diatasi yaitu: peningkatan ketersediaan dan penguatan konektivitas nasional, pengembangan transportasi massal perkotaan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan penyedian infrastruktur, tegas Arifin.(helmi)