Capt Fery: Perlu Sederhanakan Birokrasi dan Tingkatkan Profesionalisme SDM

  • Oleh : an

Kamis, 25/Feb/2016 17:14 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) Pelaku usaha pelayaran dan alumni AIP Jakarta Angkatan 14 Capt. Ferdinan Andreas Luntungan (Fery) meminta semua pihak baik regulator, operator serta pengguna jasa transportasi laut untuk bekerja profesional, efisien dan menjauhkan diri dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Disini menuntut kerja keras dan profesionalisme para pelaut, baik di atas kapal, atau kru darat bahkan insane operator pelabuhan.Biaya tinggi serta pelayanan yang lambat di pelabuhan yang berujung dwelling time tinggi sebagian besar dipicu adanya korupsi, kolusi dan repotisme. Birokasi yang panjang dan berbelit bisa memicu orang melakukan korupsi dan gratifikasi guna memudahkan urusan khususnya di pelabuhan, kata Capt Fery saat memberikan Orasi Ilmiah di Kampus STIP Jakarta, Kamis (25/2/20160).Menurut pria yang lama berlayar di BUMN PT Djakarta Lloyd itu, untuk mendukung suskesnya program Presiden Jokowi yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dan merintis keberhasilan tol laut, perlu dilakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. UU atau aturan disederhanakan, dan semua pelakunya baik SDM regulator dan operator meningkatkan profesionalisme secara optimal.Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang maritim serta telokunikasi dan informasi, menghendaki semua serba cepat, transparan dan murah. Selain itu, SDM makin professional dan pelayanan bisa ditingkatkan. Jika tak bisa mengikuri tren itu, jangan harap program poros maritime dan tol laut Presiden Jokowi akan berhasil, jelas Fery satau cara yang dibuka Ketua STIP Pranoto, SIP, MAP itu.Jika semua pihak bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, maka pelayanan angkutan laut makin baik, waktu tunggu di pelabuhan atau sering disebut dwelling time bisa ditekan dan biaya-biaya siluman bisa dikurangi bahkan dihilangkan, jelas Fery.Menurutnya, pemerintahan Jokowi sudah mulai dengan program reformasi birokrasi bahkan reformasi mental. Aturan termasuk di bidang perdagangan, ekspor-impor disederhanakan. Tidak semua urusan harus diselesaikan di pusat atau dilakukan desentralisasi. Kini kembali kepada kita pelaut-pelaut Indonesia. Sebagai ujung tombak pelayanan di laut, pelaut Indonesia harus terus meningkatkan profesionalisme. Sebaliknya, krew di darat termasuk aparatur pelabuhan serta di pemerintahan juga harus melakukan hal yang sama, papar Fery dihadapan seluruh civitas academika STIP Jakarta.Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam satu acara menyebutkan, dwelling time di Pelabuhan Tanjung priok sudah mendekati Singapura dan Malaysia sekitar tiga hari. Artinya, ada peningkatan yang lebih baik. Pelayanan makin efisien dan biaya siluman juga bisa ditekan, kata Jokowi.Keberhasilan menekan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok seharus juga diikuti pelabuhan-pelabuhan lain di Tanah Air. Seperti diketahui, lebih dari 154 pelabuhun di Tanah Air yang diudsahakand an dibuka untuk perdagangan international. Sementara, data Ditjen Perhubungan laut RI, jumlah kapal-kapal berbendera Indonesia juga terus bertambah. Data terakhir, jumlahnya hampir mencapai kisaean 14.000 unit kapal berbendera Indonesia.Capt. Fery menambahkan, kecepatan dan ketepatan pelayanan di pelabuhan menjadi kunciu awal keberhasilan menjadi Indoensia sebagai poros maritime dunia serta program tol laut. Jika semua itu bisa dilakukan, maka kehadiran Negara di mata rakyat benar-benar terasa dan disparitas harga antar wilayah di Indoensia bisa ditekan lagi. Tapi ingat, profesionalisme pelaut di Indoensia benar-benar diuji dan dipertaruhkan, tegas Fery.(helmi)