JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah Jokowi-JK berencana untuk mengajukan APBN-Perubahan (APBNP) 2016, perlu di cermati dengan lebih seksama. Apalagi, pengeluaran Pemerintah di tahun lalu, sudah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting. Sayangnya, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN di tahun ini terganjal oleh berbagai masalah aktual di Tanah Air, terutama menyangkut hajat hidup rakyat banyak, kritik ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal, P.hD dalam siaran pers yang diterima BeritaTrans.com di Jakarta, Minggu (27/3/2016).Dia menambahkan, saat ini banyak masalah rakyat yang perlu segera ditangani Pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya, lemahnya realisasi pendapatan pajak pada dua bulan pertama 2016 dibandingkan pendapatan pajak selama dua tahun terakhir, penurunan harga komoditas, dan belum membaiknya kondisi perekonomian nasional. Pemberian tax amnesty dipandang mampu menolong kondisi keuangan negara saat ini. Namun demikian, kilah Faisal, inisiatif kebijakan ini juga dapat mengakibatkan sejumlah kerugian jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik Yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan DPR untuk menjaga mometum daya dorong fiskal ditengah keterbatasan pemasukan Negara, jelas Faisal.Pemerintah, menurut Faisal harus memanfaatkan momentum yang ada, sekaligus berinovasi untuk segera menggairahkan perekonomian nasional. Jika ekspor meningkat, maka potensi penerimaan devisa makin besar dan pelan tapi pasti nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS makin menguat pula. Pemerintah dengan potensi dan sumber daya yang ada harus mampu menggerakkan perekonomian nasional. Presiden Jokowi dan Wapres JK harus bisa berpacu dengan waktu. Manfaatkan peluang dan momentum yang ada ini untuk menggerakkan ekonomi nasional, bukan sebaliknya dibiarkan merana dan rakyat makin menderita, tegas Faisal.(helmi)