Puskepi: Subsidi Elpiji 3 Kg Salah Sasaran Tapi Disakralkan

  • Oleh : an

Selasa, 29/Mar/2016 10:42 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Penggunaan elpiji bersubsidi di negeri ini , sudah semakin liar. Konsumen elpiji 3 kg atau elpiji melon yang sejatinya menurut peraturan yang diluncurkan disaat program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg adalah hanya untuk kelompok rumah tangga bekas pengguna minyak tanah dan usaha kecil.Fakatnya, konusmen elpiji 3 kg sudah lama diketahui oleh setiap orang yang ada di negeri ini, bebas dibeli oleh siapapun dan dipergunakan untuk apapun juga.? Ini yang tidak benar dan harus dikoreksi bersama, kata Direktur Puskepi Sofyano Zakria menajwab BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (29/3/2016).??Dikatakan selama ini penggunaan elpiji yang tidak tepat sasaran, tidak hanya bermasalah bagi besaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah atau APBN. Tetapi salah sasaran subsidi (epiliji 3 kg) itu nyata-nyata telah melukai rasa keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang sejatinya adalah golongan tertentu yang dimaksud dalam Undang Undang UU) Migas.?Pengguna dan penggunaan elpiji 3kg nyaris tiada berbeda dengan pengguna dan penggunaan bbm bersubsidi bertentangan dengan rasa keadilan kelompok golongan tidak mampu yang seharusnya adalah pihak yang paling berhak atas subsidi pemerintah.?Namun hal ini nyaris tidak menarik perhatian.Disisi lain, menurut Sofyano, pihak pihak yang biasanya rajin bersuara ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi dinegeri ini. tetapi nyaris diam ketika terkait dengan soal subsidi. Subsidi bbm ataupun subsidi elpiji.? Subsidi sepertinya dianggap sebagai sesuatu yang wajib dan harus. Karenanya jika ada fikiran yang sejalan dengan logika dan kenyataan namun dan mempermasalahkan pemberian serta besaran subsidi ?maka fikiran itu akan dianggap sebagai fikiran yang salah dan tidak populis, kata Sofyano.Subsidi Elpiji Disakralkan Subsidi dan komoditas BBM serta Elpiji di Indonesia dewasa ini telah disakralkan dan menjadi hal yang tak tersentuh apalagi diubah-ubah. Akibatnya, nyaris membuat orang tidak berani menyentuh dan mempermasalahkannya. Dan hal ini menjadi alat dan senjata politik bagi pihak tertentu untuk meraih popularitas semu, kilah Sofyano.??Harga eceran elpiji subsidi di NKRI ini ada dikisaran Rp4.250/kilogram, ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yakni Rp6.938 per kilogram (kg) dan di Thailand Rp7.000 per kg bahkan juga dengan negara India yang masyarakatnya sudah beralih ke elpiji, dinegeri itu harga elpiji subsidi dipatok oleh pemerintahnya sebesar Rp5.500 per kg.??Sementara untuk jenis elipji non subsidi, berdasarkan harga keekonomian, Pertamina mematok harga dikisaran Rp7.700 Rp14.200 per kg. Ini lebih murah bila di bandingkan dengan negara Filipina yang sudah mematok harga Rp24.000 per kg, Jepang Rp20.000 per kg, Tiongkok Rp17.000 Rp21.000 per kg, dan bahkan Skotlandia? Rp17.000 per kg. ???Sementara, harga elpiji 3 kg atau elpiji bersubsidi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah ?Rp4.250 per kg. ?Itu adalah harga yang dijual resmi oleh Pemerintah melalui BUMN Pertamina, sebut Puskepi lagi.Pada harga tersebut sudah termasuk margin agen dan margin pangkalan elpiji termasuk pula pajak. ?Harga pokok elpiji 3 kg ada dikisaran Rp3.860/kg. Sementara jika dibanding dengan Harga Pokok elpiji 12kg atau elpiji non subsidi yang ada pada kisaran Rp9.000,/kg, itu berarti Pemerintah mensubsidi elpiji 3 kg dikisaran Rp5.000an/kg, terang Sofyano.?Artinya, subsidi lebih besar dari harga yang harus ditanggung pembeli.Dan ini sejatinya dinilai sebagai sesuatu yang janggal. Subsidi yang bisa dinilai sebagai bantuan, ternyata jumlahnya lebih besar dari yang harus di?bayarkan oleh si penerima bantuan. Sungguh sesuatu yang janggal dan tidak logis, papar Sodyano.?Sayang, harga jual elpiji 3 kg yang dijual Pemerintah kepada masyarakat yang sudah hampir 15 tahun tidak dikoreksi, juga bisa dimaknai bahwa elpiji telah dianggap pula sebagai komoditas yang sakral. ?Pemerintah terkesan takut dan menganggap pengkoreksian naik harga jual elpiji sebagai momok yang menyeramkan bagi pemerintah, urai Sofyano. ?Padahal fakta di lapangan, tidak satupun rakyat pengguna elpiji dinegeri ini yang terbukti bisa membeli elpiji 3 kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau pun Pemerintah Daerah.Dan hal yang paling miris adalah, semua ini tidak disadari Pemerintah dan pihak Politisi negeri ini, bahwa ternyata harga perolehan masyarakat atas lepiji 3 kg yang diatas harga yang ditetapkan Pemerintah tidak menjadi masalah bagi rakyat negeri ini, tegas Sofyano.(helmi)