JAKARTA (BeritaTrans.com) Maskapai penerbangan nasional yang beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur keberatan untuk pindah dari bandara enclave sipil itu. Padahal, Komisi V DPR dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan merekomendasikan untuk mengembalikan fungsi Bandara Halim sebagai pangkalan TNI-AU dan tidak ada penerbangan sipil lagi.Namun pihak maskapai menanggapi lain, karena mereka sudah mengucurkan modal besar untuk bisa beroperasi di bandara di daerah Jakarta Timur itu. Presiden Direktur PT Citilink Indonesia Albert Burhan, menyebut, selama ini bandara Halim punya peran cukup penting bagi operasional Citilink. Sebanyak 20 persen operasi maskapai berbiaya murah ini berada di Halim.Anak usaha Garuda Indonesia tersebut mengoperasikan 40 penerbangan sampai 50 penerbangan per dari Halim Perdanakusuma. Adapun, tingkat okupansi rata-rata juga sangat bagus yakni 80 persen-85 persen. "Bila tiba-tiba hilang, tentu bisa memberi dampak bagi kelangsungan bisnis kami," kata Albert di Jakarta, kemarin.Kalaupun akhirnya Citilink harus kembali ke Soekarno Hatta, Albert Burhan tak yakin, maskapainya bisa mendapatkan selot penerbangan sebanyak di Halim. Dengan rencana pemerataan selot di Soekarno Hatta, bisa jadi maskapai Citylink Indonesia hanya akan mendapatkan waktu terbang malam hari, kata Albert seperti dikutip kompas.com. Kondisi ini jelas akan mengurangi penghasilan lantaran selama ini permintaan konsumen kebanyakan penerbangan pagi hingga sore hari hari. Selain itu, Citilink mengklaim mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk beroperasi di Halim. Mulai dari memindahkan pesawat, membuka kantor hingga mendapat izin rute terbang.Minta Ganti RugiSementara itu, Direktur Utama Batik Air Achmad Luthfi yakin bahwa rencana ini tidak akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Soalnya, saat ini, bandara Halim Perdanakusuma sudah melayani lebih dari 100 penerbangan sipil.Ia menyebut jika kebijakan diterapkan yang rugi adalah para penumpang, lantaran tidak bisa lagi memilih bandara. Semua bakal tertuju ke Soekarno Hatta yang secara kapasitas penumpang sudah melebihi batas.Luthfi menyebut, rata-rata tingkat keterisian maskapai Batik Air di Halim selama ini cukup baik yakni di atas 90 persen. Namun bila nantinya ada keputusan dari pemerintah, Batik Air tak bisa berbuat banyak, selain harus menuruti beleid pemerintah. Namun, pihaknya bersiap meminta ganti rugi bila operasional maskapai ini harus pindah ke Soekarno Hatta. Sama seperti Citilink, Batik Air juga mengklaim sudah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit. "Kalau digusur kami akan minta ganti rugi," ujar Luthfi.Butuh Waktu Menurut Novie Riyanto, Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub), proses pemindahan semua penerbangan dari Halim ke Soekarno Hatta butuh waktu.Pasalnya, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur dan sistem navigasi di Soekarno Hatta. "Tidak bisa langsung berjalan, paling tidak butuh waktu setahun masa transisi," katanya.Dari sisi infrastruktur, Angkasa Pura II, pengelola kedua bandara juga harus melakukan pembangunan east cross taxiway yang menghubungkan landasan yang ada dari Selatan ke Timur.Lantas, mereka juga membangun rapid exit hingga perubahan pengelolaan landasan untuk terbang dan mendarat.Sementara itu lembaga navigasi, Airnav Indonesia harus meningkatkan sistem otomatis dan implementasi penggunaan radar untuk memantau pergerakan pesawat di landasan yang semakin padat.Novie sendiri belum melihat adanya bandara lain yang bisa menjadi alternatif lain, selain opsi pindah kembali ke Soekarno Hatta. (hel/komp)