MERAK (BeritaTrans.com) - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono menegaskan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, dibangun dengan skema Government to Government (G to G)."Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Sudah final. Presiden Jokowi kabarnya segera menerbitkan Keppres mengenai skema ini," ungkap Tonny di Merak, Banten, Kamis (27/5/2016).Substansi skema itu, dia menjelaskan antara lain pemerintah Jepang menanggung 71 persen pendanaan, pemerintah Indonesia 19 persen dan sisanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP)," tutur mantan staf ahli Menteri Perhubungan tersebut.Secara terpisah, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengemukakan Presiden Jokowi membawa 2 proyek besar untuk ditawarkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Penawaran akan disampaikan Jokowi saat lawatan kenegaraan ke Jepang. Hari ini, Jokowi bersama rombongan bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menuju Nagoya, Jepang.Pertama, Jokowi akan menawarkan lagi keikutsertaan Jepang dalam pendanaan dan pengembangan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan pengganti dari rencana proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang Jabar yang telah dibatalkan. Pelabuhan Patimban ini sangat dekat dengan kawasan industri di wilayah Jabar yang menjadi basis produksi perusahaan-perusahaan asal Negeri Sakura."Pemerintah Jepang telah mengajukan keinginan tentang dua hal. Satu pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat," ungkap Pramono Anung, Kamis (26/5/2016). (awe).