IRESS: Presiden Jokowi Harus Bicara Sendiri Soal Merger Pertamina Dan PGN

  • Oleh : an

Rabu, 01/Jun/2016 08:05 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bicara mengenai rencana merger atau penggabungan dua BUMN Migas yaitu Pertamina dan PT PGN, Tbk. Hal itu perlu, sama seperti Presiden Jokowi memberikan pernyataan langsung terkait kereta cepat Jakarta-Bandung karena soal migas jauh lebih penting dari itu, menyangkut hajat hidup orang banyak.Demikian disampaikan Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara saat dihubungi BeritaTrans.com di Jakarta, Rabu (1/6/2016). "Penyatuan BUMN migas merupakan program nasional yang penting dampaknya bagi ketahanan energi nasional dan sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamendemen," kata Marwan lagi.Dirinya mendesak pemerintah untuk terus menyosialisasikan rencana ini kepada pihak-pihak terkait. Jika masih ada pejabat BUMN yang tidak setuju, Marwan mengusulkan agar penolak tersebut diganti. "Mereka bisa menghambat program ini," ujar Marwan, yang juga mantan anggota DPD RI itu.Marwan menambahkan, para anggota legislatif perlu mendapat informasi yang akurat mengenai "holdingisasi" ini.Menurutnya, walaupun pemerintah menyatakan tidak perlu persetujuan DPR untuk membentuk perusahaan holding, DPR tetap memegang peranan penting terlaksana rencana tersebut.Karena itu, papar Marwan, pemerintah diminta untuk memberikan konsep dan peta jalan yang benar agar tercipta sinergi antara pemerintah dan para legislator di Senayan."Menurut kami, memang harus ada satu perusahaan BUMN yang memegang monopoli alamiah migas yang dijamin oleh konstitusi. Tidak masalah jika negara atau perusahaan asing ribut, ini kan negara kita dan kewajiban kita adalah menegakkan konstitusi," ujar Marwan.Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, melebur PGN ke dalam perusahaan yang dipimpinnya akan semakin memperkuat usaha dalam menciptakan ketahanan energi.Dwi pun menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja jika "holdingisasi" terjadi."Pertamina tidak akan melakukan PHK. Namun sebaliknya justru membutuhkan tenaga-tenaga baru. Untuk kilang-kilang tambahan saja setidaknya kami membutuhkan 10.000 tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya lagi.Terkait holdingisasi, pemerintah akan mengalihkan seluruh saham negara di PT PGN (Persero) Tbk ke PT Pertamina (Persero) dalam rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN sektor energi.Berdasarkan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Pertamina yang diperoleh di Jakarta, Selasa (31/5/2016), negara akan menambah penyertaan modal ke Pertamina.Penambahan penyertaan modal negara ke Pertamina itu melalui pengalihan seluruh saham Seri B milik negara pada PGN. Dengan skenario yang disebut holding energi tersebut, Pertamina akan memiliki saham PGN.Bagian lain RPP yang tinggal menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo menyebutkan pula bahwa penambahan penyertaan modal negara akan mengakibatkan status PGN berubah menjadi perseroan terbatas dan tidak lagi menjadi BUMN.Pada saat PP berlaku, PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(helmi)