Asal Tak Tabrak Undang-Undang, Kemhub Beri Toleransi Angkutan Umum Online

  • Oleh :

Senin, 22/Agu/2016 19:24 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan sejumlah toleransi kepada angkutan umum berbasis aplikasi online. Toleransi tersebut terkait dengan tuntutan mereka yang disampaikan secara tertulis kepada Kemenhub, saat berunjuk rasa penolakan PM Nomor 32 Tahun 2016 di Jakarta, hari ini Senin (22/8/2016)."Selama tuntutan itu tidak menabrak Undang-undang (UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kami berikan toleransi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto kepada wartawan, Senin sore tadi.Pudji mengatakan ada beberapa tuntutan para pengemudi angkutan umum online. Diantaranya keberatan soal kepemilikan kendaraan yang berdasarkan PM Nomor 32 Tahun 2016 paling sedikit memiliki 5 kendaraan. "Atas keberatan itu kami beri toleransi tidak harus sampai memiliki 5 kendaraan. Cukup 1 kendaraan, tetapi sudah dibaliknama atas nama perusahaan," kata Pudji.Terkait keberatan harus ada pool, Kemenhub mengubahnya menjadi cukup dengan garasi. Kalau kendaraannya sudah lebih dari satu dan sudah tidak muat diparkir di garasi, maka harus ada keterangan dari RT/RW bahwa parkir kendaraan tersebut tidak mengganggu jalan orang lain.Sedangkan soal harus ada kerjasama dengab bengkel, cukup dengan pernyataan dari bengkel bahwa kendaraan tersebut dapat segera diperbaiki bila mengalami kerusakan. Sedangkan soal keharusan STNK balik nama menjadi atas nama perusahaan atau koperasi, Kemenhub memberikan toleransi selaama satu tahun. "Dalam kurun waktu tersebut Kemenhub akan melakukan evaluasi apakah nantinyabtetap harus menjadi nama badan usaha atau tetap pribadi," katanya.Adapun soal keharusan menggunakan SIM A umum, Kemenhub tidak akan memberi toleransi. Alasannya, undang-undangnya mewajibkan setiap kendaraan untuk angkutan umum harus dikemudikan oleh orang yang memiliki SIM umum.Begitu juga soal KIR atau pemeriksaan berkala kendaraan. Kemenhub tidak memberikan toleransi dengan alasan telah sesuai undang-undang. Selain itu, KIR adalah untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pengemudi dan penumpangnya."KIR Tetap harus dilaksanakan. Keuntungannya ada dua. Pertama untuk pengemudi agar kendaraan tetap prima. Kedua, jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpang," katanya. (aliy)