Menko Luhut Minta Percepat Perizinan Pembangunan Pelabuhan Patimban

  • Oleh :

Senin, 14/Nov/2016 15:55 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Untuk itu, Luhut mendorong agar proses perizinan dan administrasinya dipercepat, seperti persoalan izin Amdal, RTRW, dan yang lainnya.Permintaan Menko Luhut itu disampaikan ketika melakukan pertemuan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Gubernur Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Subang Imas Aryumningsih di kantor Menko Maritim, Jakarta,akhir pecan kemarin.Alasan Menko Luhut mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Patimban karena pinjaman dari pemerintah Jepang telah disepakati. Jepang selain mengucurkan dana sebesar Rp1,7 miliar dollar AS untuk biaya pembangunan, juga meminta Pemerintah Indonesia untuk turut mengelola Pelabuhan Patimban. Pada kesempatan itu Luhut menyampaikan bahwa dana pinjaman dari Jepang akan cair pada April 2017 mendatang dan bisa langsung digunakan. Pinjaman itu akan menggunakan sistem step loan dengan bunga 0,01%.Jadi masalah Amdal dan RT/RW-nya perlu segera diselesaikan supaya tuntas, kata Luhut.Pada kesempatan itu, Menhub Budi Karya menekankan tiga poin penting terkait percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban ini. Pertama, semua kementerian dan lembaga terkait perlu untuk melakukan percepatan segala bentuk desain dan syarat administratif terkait.Kedua, pihak pemerintah terus melakukan negosiasi dengan Jepang terkait pinjaman dana untuk pembangunan.Ketiga, perencanaan harus cepat biar simultan. Sehingga saat dokumen sudah selesai, groundbreaking dapat segera dilakukan."Saya berkoordinasi dengan Dubes Jepang beberapa waktu yang lalu, untuk Patimban saya laporkan memang sekarang ini ada proses Amdal dan proses RTRW yang sedang berjalan. Menurut pengalaman kami Amdal dan RTRW ini bisa memakan waktu sampai satu tahun," katanya seperti dilansir tribunnews.com.Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan rencana pengembangan Pelabuhan Patimban yang masuk Perda RTRW Subang, harus menunggu revisi RTRW Pemprov Jawa Barat. Menurutnya hal itu merupakan proses yang lama.Oleh karena itu Deddy ingin revisi RTRW untuk proyek berskala nasional, agar dapat dilakukan secara parsial saja tanpa harus merubah perda. Karena bila merubah perda, nantinya akan banyak kepentingan lain yang terganggu."Saya punya usul ada Perpres yang memberikan kewenangan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, untuk merevisi (RTRW) secara parsial untuk proyek-proyek berskala nasional, katanya. (aliy)