PPJK Desak OP Selesaikan Tarif Kargo Impor LCL Di Priok

  • Oleh :

Senin, 30/Janu/2017 21:57 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok kembali didesak agar memprakarsai terbitnya tarif kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok.Hal itu ditegaskan Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Qadar Djafar kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, Senin (30/1/2017).Qadar mengatakan sejak tarif kargo impor LCL habis masa berlakunya lebih dari 6 tahun lalu, tarifnya kini semakin liar dan sangat merugikan pemilik barang (importir) sekaligus ikut mendorong cost logistik menjadi mahal.Qadar mengatakan sekarang ini pemerintah tengah berupaya menurunkan biaya logistik nasional. " Kan aneh ditengah pemerintah kerja keras menurunkan biaya ligistik layanan barang impor LCL tarifnya liar," ujarnya.Menurut Qadar, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra harus berani menyelesaikan tarif kargo impor status LCL yang sudah vakum sejak 2010.Dia mengatakan kalau Kepala OP tidak berani menyelesaikan tarif tersebut tidak ada jalan lain kecuali penyelesaiannya diambilalih oleh Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub.Dulu tarif kargo impor LCL ini nasibnya sama dengan sekarang tidak kunjung selesai karena tidak pernah tercapai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.Akhirnya, Dirjen Perhubungan Laut saat itu dijabat Sunayo pada 4 Januari 2010 mengeluarkan SK No Krt 42/1/2/DJPL -10 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas kargo impor LCL.Tarif tersebut meliputi tarif: Forwarding Local Charges dan pelayanan jasa barang di Lini II (sering disebut tarif pergudangan) Pelabuhan Tanjung Priok.Nah sekarang ini sudah 6 tahun lebih tarif kargo impor tersebut vakum sehingga tarif di lapangan menjadi liar dan sangat memberatkan pemilik barang (importir), Karena baik komponen mau pun besaran tarif tidak ada pedoman, kata Qadar Djafar. (wilam)

Tags :