JAKARTA (Beritatrans.com) - Joko Widodo (Jokowi) harus hati-hati dan jangan mau diadu domba dalam kasus kontrak PT Freeport Indonesia, karena akan berakibat fatal bagi perekonomian dan politik lokal Papua dan nasional. Apalagi sampai bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan penggulingan Pemerihtahan Joko Widodo- JK.Pemerintah Amerika Serikat itu sangat memproteksi perusahanan multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika Serikat, termasuk PT Freeport Indonesia. Kasus ini bisa jadi akan berdampak pada hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, kata Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menjawab beritatrans.com di Jakarta, Rabu (1/3/2017).Seperti diketahui, persoalan Kontrak Karya Freeport yang tidak diperpanjang Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Selanjutjya, dia membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.Masalah itu berpotensi menjadi masalah dan sampai sekarang masih tarik ulur antara Pemerintah Indonesia dengan AS, jelas Arief.Disini kata Wakil Ketua Partai Gerindra itu, Presiden Jokowi harus cerdas. Sepertinya group penganggu Freeport Indonesia dan berusaha mengacaukan investasi Freeport Indonesia hampir sama dengan group "Papa Minta saham Freeport".Mereka nampaknya justru ingin memojokkan Presiden Jokowi untuk diadu domba dengan Pemerintah Amerika Serikat serta mendiskreditkan Pak Jokowi dimata investor luar negeri terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia selama era Joko Widodo."Jadi, menjadi aneh juga mengapa Gas Tangguh yang dijual murah-murah ke China juga tidak dimasalahkan oleh Menteri ESDM untuk dilakukan rekontrak. Sementara, kontrak jual beli gas Tangguh itu juga sangat merugikan Indonesia dana pengelolahan dan pemanfaatan gas, tandas Arief.(helmi)