Djoko: Pemerintah Perlu Atur Angkutan Umum untuk Lindungi Rakyat dan Pengusaha

  • Oleh : an

Senin, 20/Mar/2017 14:15 WIB


JAKARTA (Berittrans.com) - Pemerintah harus menata dan mengatur transportasi umum di Indonesia. Ini bagian dari pelayanan umum ke masyarakat sekaligus untuk memastikan pelayanan umum tetap terjaga serta melindungi dunia usaha tetap untung dan bisa menjalankan roda usahanya.Formula tarif perlu diatur dan ada kuota jumlah angkutan umum di daerah sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Dengan begitu mereka bisa bersaing secara sehat dan kondusif."Untuk mendapatkan kuota adalah dimulai dengan kajian kebtuhan (demand) terutama antara taksi konvensional dengan taksi online atau moda transportasi darat lainnya," kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno kepada Beritatrans.com di Jakarta, Senin (20/3/2017)."Jika supply melebihi demand, tentunya akan berakhir dengan kerugian. Jadi harus ada keseimbangan supply dan demand. Perusahaan aplikasi tidak menanggung itu, karena mereka tidak investasi kendaraab, beda dengan taksi legal yang harus investasi cukup besar," kata Djoko lagi.Menurutnya, jika selama ini ada permainan dalam hal kuota, hal itu harus diubah. "Bentuk institusi yg terdiri dr unsur pmrth, anggota dewan, lembaga konsumen, akademisi, praktisi bisnis transportasi yang akan membantu itu," kata dia.Tarif batas atas, menurut Djoko, adalah untuk melindungi konsumen. Sebaliknya, tarif batas bawah adalah agar bisnis transportasi tersebut tetap terjaga keberlangsungannyaTarif untuk semua taksi, papar Djoko, dapat dilakukan berdasarkan jarak yang ditempuh seakurat mungkin. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, hal itu mudah dilakukan sejak awal pemesanan. "Asal ada niat dan biaya pasti bisa," papar Djoki.Teknologi digital kreatif suatu kemajuan dan kebutuhan. Namun tidak semua sektor dapat diperlakukan sama. Di sektor transportasi, prinsip keselamatan, kemanan dan kenyanmanan menjadi hal yang utama harus diperhatikan. "Murah bukan berarti mengabaikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan," kilah Djoko.Demikian pula pendataan dibutuhkan untuk mengetahui sejumlah kendaraan yang beroperasi dan berbadan hukum untuk transportasi umum.Untuk Lindungi Rakyat"Tidak perlu lagi ada perpanjangan sosialisasi sampai 9 bulan untuk Revisi Permenhub 32/2016. Sudah cukup, sekarang saatnya dilaksanakan," tandas Djoko.Taksi resmi juga harus berbenah, saran Djoko, taksi online juga harus tahu diri. Jangan memaksakan kehendak. "Tiru cara Pemkot. Solo unruk merangkul keduanya, agar tidak menjadi masalah sosial di kemudian hari.Akar masalah ini sebenarnya karena buruknya layanan Transportasi umum.Saatnya sejarang Kemhub membenahi transportasi umum di daerah, harus dibantu dan dibimbing."Pasalnya, dapat dihitung dengan jari jumlah kepala daerah yang peduli dan mau serius membenahi transportasi umum di daerahnya. Sesuai amanah RPJM NAS 2015-2019, sebanyak?k 32 kota di Indonesia sdh memiliki layanan transportasi umum memadai,"tegas Djoko.(helmi)